Archive for category: Liputan

Alat Pencacah Sampah Organik Diserahkan untuk Perkuat Aksi ProKlim di Garut

/in /by

Garut, 22 Desember 2025 — Upaya memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat terus dilakukan melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2. Salah satunya melalui penyerahan alat pendukung aksi mitigasi perubahan iklim kepada kelompok masyarakat di dua lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Madya di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yakni Desa Cipaganti, Kecamatan Cisurupan, dan Desa Cikandang, Kecamatan Cikajang.
Kegiatan yang dilaksanakan pada 22 Desember 2025 tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat, DLH Kabupaten Garut, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat penerima manfaat. Dua kelompok yang menerima bantuan adalah KTH Pemuda Konservasi RISMET di Desa Cipaganti dan Kelompok ProKlim Balebat di Desa Cikandang.
Bantuan yang diserahkan berupa alat pencacah sampah organik berkapasitas 700 kg per jam beserta sarana pengolahan lainnya. Penyerahan ini tidak hanya ditujukan untuk menyediakan sarana pengolahan sampah, tetapi juga memastikan kelompok masyarakat memiliki kesiapan untuk mengoperasikan alat tersebut di lapangan.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penerimaan alat di masing-masing lokasi, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis pengoperasian oleh teknisi. Setelah kelompok penerima memahami cara penggunaan alat, kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara serah terima. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan dapat dimanfaatkan dan dioperasikan secara tepat oleh kelompok masyarakat.
Antusiasme kelompok masyarakat terlihat dari harapan agar bantuan tersebut dapat meningkatkan pengelolaan sampah organik di wilayah mereka. Dalam pelaksanaannya, kelompok juga mengidentifikasi kebutuhan lanjutan berupa pelatihan teknis dan pendampingan perawatan alat, sehingga operasional dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Melalui penyerahan sarana pengolahan sampah organik ini, aksi ProKlim di Desa Cipaganti dan Desa Cikandang diharapkan semakin didukung oleh kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat lokal. Bantuan alat sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat praktik pengelolaan lingkungan dan aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat.

Kick Off Rehabilitasi Hutan, Kalimantan Selatan Mulai Penanaman RHL 2025

/in /by

Banjarbaru, 27 November 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memulai rangkaian rehabilitasi hutan melalui Kick Off Penanaman Program RBP REDD+ Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Kegiatan yang digelar di tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kelurahan Cempaka, Banjarbaru, ini menjadi penanda dimulainya kegiatan rehabilitasi hutan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, kelompok tani hutan, serta berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan mendapatkan pembiayaan dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 BPDLH melalui Lemtara–Yayasan Penabulu.

Kegiatan tersebut diikuti 358 peserta, terdiri dari 281 laki-laki dan 77 perempuan. Sejumlah pihak turut terlibat, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, unsur TNI dan Polri, SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah, UPT Kementerian Kehutanan, kelompok tani hutan, akademisi, serta Lembaga Perantara Penabulu.

Kick off ini menjadi bagian dari upaya rehabilitasi hutan dan lahan sekaligus mendukung pencapaian Result Based Payment (RBP) REDD+. Program tersebut merupakan bentuk dukungan pendanaan internasional dari Green Climate Fund (GCF) sebagai penghargaan atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan bahwa rehabilitasi dilakukan pada sejumlah lokasi di Kalimantan Selatan. Pelaksanaan kegiatan mencakup 250 hektare yang tersebar di lima lokasi, yaitu Kelurahan Cempaka di Banjarbaru, Desa Banua Anyar di Hulu Sungai Utara, Desa Limpasu di Hulu Sungai Tengah, Desa Balangan di Kabupaten Balangan, dan Desa Gunung Sari di Kotabaru.

Data yang disampaikan dalam kegiatan menunjukkan luas lahan kritis di Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 511.594 hektare pada 2018 menjadi 458.478 hektare pada 2022. Hingga Oktober 2025, rehabilitasi melalui berbagai skema telah mencapai 168.086 hektare. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem sekaligus peningkatan kualitas lingkungan bagi masyarakat di kawasan rentan.

Rangkaian kick off ditandai dengan kegiatan penanaman pohon secara bersama-sama di lokasi kegiatan. Dokumentasi dalam laporan memperlihatkan keterlibatan berbagai unsur dalam proses penanaman sebagai simbol dimulainya rangkaian rehabilitasi hutan RBP REDD+ 2025.

Melalui kegiatan ini, rehabilitasi hutan tidak hanya diarahkan pada pemulihan tutupan lahan, tetapi juga pada penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kelompok tani hutan, dan pemangku kepentingan lainnya. Rangkaian rehabilitasi selanjutnya diharapkan dapat mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan yang lebih hijau, tangguh, dan berketahanan lingkungan.

Dari BioCF hingga Kampung Iklim, Pokja REDD+ Kalteng Gali Praktik Baik di Jambi

/in /by

Jambi, 20 November 2025 — Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah melakukan studi banding ke Provinsi Jambi pada 17–20 November 2025 untuk mempelajari pengalaman Jambi dalam mengelola BioCarbon Fund (BioCF) serta memperkuat pembelajaran terkait tata kelola REDD+ dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Kegiatan yang berlangsung di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diikuti 54 anggota Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah, yang berasal dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, serta mitra pembangunan. Dalam kunjungan tersebut, tim berdiskusi dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Sub-National Project Management Unit (SNPMU) BioCF Provinsi Jambi mengenai struktur kelembagaan, mekanisme koordinasi multipihak, safeguards, sistem Measurement, Reporting and Verification (MRV), serta implementasi program BioCF dan proyek GCF.

Pembelajaran juga dilakukan melalui kunjungan lapangan. Tim melihat langsung kegiatan rehabilitasi dan penanaman di lahan gambut Tahura Orang Kayo Hitam, termasuk metode penanaman, pemilihan jenis tanaman, dan strategi pemeliharaan ekosistem gambut. Sementara di Kampung Iklim Desa Tangkut Baru, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tim mempelajari pengembangan budidaya nanas, agrowisata berbasis masyarakat, serta strategi pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Dari rangkaian studi banding tersebut, Pokja REDD+ Kalimantan Tengah memperoleh berbagai pembelajaran mengenai penataan kelembagaan, koordinasi antarpihak, pelibatan masyarakat, safeguards, MRV, serta keberlanjutan program di tingkat tapak. Pengalaman Provinsi Jambi tersebut menjadi referensi yang potensial untuk diadaptasi dalam memperkuat pelaksanaan REDD+ dan inisiatif pengurangan emisi di Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi salah satu upaya memperkuat kapasitas serta kerja sama antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan dan penanganan perubahan iklim. Tindak lanjut kegiatan diarahkan pada keberlanjutan proses yang telah direncanakan dalam proyek GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah.

Pokja REDD+ Kalimantan Tengah Perkuat Tata Kelola dan Strategi Ekonomi Karbon

/in /by

Palangka Raya, 15 November 2025 — Sekretariat Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim RBP Yayasan Penabulu menggelar Rapat Konsolidasi Kelembagaan Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah pada 13–15 November 2025 di Hotel Aquarius Palangka Raya. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2, khususnya Output 4.1 tentang penguatan kebijakan dan kelembagaan implementasi REDD+ dan NDC.

Kegiatan diikuti 61 peserta yang terdiri atas anggota Sekretariat Pokja REDD+ Kalteng, perwakilan perangkat daerah terkait seperti DLH, Bapperida, Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan, Tim RBP Yayasan Penabulu, akademisi, serta fasilitator dan narasumber. Konsolidasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola Pokja REDD+, menyusun rencana kerja bersama, memperkuat strategi pemanfaatan nilai ekonomi karbon (NEK), serta membahas realokasi anggaran Program RBP REDD+ GCF Output 2.

Selama tiga hari, peserta mengikuti pemaparan, diskusi kelompok (FGD), refleksi pelaksanaan program, hingga pleno penyusunan rencana tindak lanjut. Salah satu pembahasan penting adalah penguatan REDD+ berbasis yurisdiksi dan pemahaman terhadap ART/TREES sebagai salah satu kerangka standar kredit karbon REDD+ yang diakui secara internasional. Diskusi juga menyoroti peluang penerapan pendekatan nesting untuk mengintegrasikan skema kredit karbon tingkat provinsi dengan peluang pada tingkat proyek.

Hasil konsolidasi menegaskan pentingnya Pokja REDD+ sebagai “rumah besar” koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam upaya pengurangan emisi dan perlindungan hutan. Penguatan kelembagaan mencakup peningkatan koordinasi antar-OPD, penguatan fungsi kepemimpinan dan administrasi, serta penambahan narahubung pada Dinas Kehutanan dan DLH untuk memperlancar komunikasi teknis dan administrasi program.

Pertemuan juga menghasilkan rancangan Rencana Kerja Pokja REDD+ Kalteng, strategi pemanfaatan NEK, serta realokasi dan prioritas anggaran Program RBP REDD+ GCF Output 2. Selanjutnya, Pokja akan menindaklanjuti penyusunan mekanisme kerja lintas bagian beserta SOP dan koordinasi rutin, finalisasi rencana kerja untuk diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah, pendalaman aspek MRV dan safeguard, mekanisme pembagian manfaat, serta finalisasi dokumen realokasi anggaran.

Melalui konsolidasi ini, Pokja REDD+ Kalimantan Tengah diharapkan semakin efektif menjalankan fungsi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pemanfaatan nilai ekonomi karbon yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal.

Sosialisasi ProKlim Dorong Warga Pasirwangi Perkuat Aksi Iklim Berbasis Komunitas

/in /by

Garut, 12 November 2025 — Upaya membangun ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim perlu dimulai dari tingkat komunitas. Hal inilah yang didorong melalui kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat bersama Lemtara Yayasan Penabulu melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Aula Kantor Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut.

Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memahami lebih jauh ProKlim, sekaligus mengidentifikasi berbagai aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sebenarnya telah dilakukan masyarakat di tingkat lokal.

Melalui sosialisasi ini, peserta mendapatkan pemahaman mengenai kebijakan, mekanisme, serta praktik pelaksanaan ProKlim di Jawa Barat. Materi disampaikan oleh tiga narasumber yang membahas pengenalan ProKlim, penguatan kelompok dan pengalaman keberhasilan pelaksanaan ProKlim, serta penjelasan mengenai formulir isian dan Sistem Registri Nasional (SRN) ProKlim.

Diskusi kemudian berkembang pada kondisi di Kecamatan Pasirwangi. Hingga kegiatan berlangsung, belum terdapat RW di wilayah tersebut yang mengajukan diri sebagai lokasi ProKlim. Namun, sejumlah kegiatan yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebenarnya telah dilakukan masyarakat, antara lain perlindungan mata air, penerapan pola tanam dan sistem irigasi, budidaya tanaman pangan, kegiatan posyandu, serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penghentian praktik buang air besar sembarangan (BABS).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bukan semata-mata ketiadaan aksi masyarakat, tetapi juga bagaimana berbagai praktik tersebut dapat diperkuat, didokumentasikan, dan dikembangkan menjadi bagian dari pelaksanaan ProKlim.

Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menyampaikan kendala dalam menggunakan laman/aplikasi ProKlim KLH. Karena itu, masyarakat didorong untuk melakukan koordinasi secara aktif dengan DLH Kabupaten Garut guna mendapatkan pendampingan terkait proses pendaftaran maupun hal-hal teknis yang masih belum dipahami.

Langkah Lanjutan

Sebagai tindak lanjut, koordinasi antara masyarakat, pemerintah kecamatan, dan DLH Kabupaten Garut perlu diperkuat untuk mengidentifikasi RW yang memiliki potensi menjadi lokasi ProKlim. Berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi yang telah berjalan dapat menjadi modal awal untuk memenuhi kebutuhan data dan dokumentasi ProKlim.

Pendampingan teknis juga diperlukan, khususnya dalam memahami formulir, proses pendaftaran, serta penggunaan sistem registrasi ProKlim. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami konsep ProKlim, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mendaftarkan aksi lingkungan yang telah dilakukan di wilayahnya.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong terbentuknya lokasi ProKlim di Kecamatan Pasirwangi sekaligus memperkuat kolaborasi antara masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam membangun komunitas yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.

Pada akhirnya, ProKlim bukan hanya mengenai pendaftaran sebuah lokasi, tetapi tentang bagaimana inisiatif masyarakat dalam menjaga lingkungan dapat terus diperkuat, dicatat, dan dikembangkan menjadi gerakan bersama untuk menghadapi perubahan iklim.

Dari Sampah Plastik Jadi Tas Belanja: Kalampangan Dorong Ekonomi Sirkular dan Gaya Hidup Minim Sampah

/in /by

Palangka Raya, November 2025 — Sampah plastik tidak selalu berakhir sebagai limbah. Di Kelurahan Kalampangan, Kalimantan Tengah, masyarakat mulai mengolahnya menjadi produk bernilai guna melalui kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Tas Belanja dari Sampah Plastik yang dilaksanakan pada 4 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat sekaligus memperkuat peran Kampung Iklim dalam penerapan ekonomi sirkular.

Pelatihan tersebut dilatarbelakangi masih tingginya timbulan sampah di Kalimantan Tengah serta belum optimalnya pemilahan sampah organik dan anorganik dari sumbernya. Data dalam dokumen menunjukkan timbulan sampah meningkat dari 498.248 ton pada 2023 menjadi 504.895 ton pada 2024. Di sisi lain, pengurangan sampah melalui daur ulang meningkat, sementara pemanfaatan kembali (reuse) masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat inovasi pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.

Melalui pelatihan ini, masyarakat Kalampangan dibekali kemampuan mengolah sampah plastik menjadi tas belanja yang memiliki nilai guna dan berpotensi dipasarkan. Kegiatan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi produk olahan masyarakat sehingga tidak hanya berkontribusi pada pengurangan sampah plastik, tetapi juga membuka peluang ekonomi lokal. Dokumentasi kegiatan memperlihatkan peserta mengikuti proses pembelajaran dan praktik pembuatan tas menggunakan mesin jahit.

Inisiatif tersebut sekaligus memperkuat pengembangan Kampung Iklim (ProKlim) Kalampangan sebagai bagian dari jejaring ProKlim di Kalimantan Tengah. Pengolahan sampah menjadi produk 3R (reduce, reuse, recycle) diharapkan dapat menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang menghubungkan upaya perlindungan lingkungan dengan peningkatan kapasitas dan peluang ekonomi masyarakat.

Ke depan, penguatan promosi, branding, dan distribusi produk menjadi bagian penting agar produk ramah lingkungan hasil masyarakat mampu bersaing dengan produk berbahan plastik sekali pakai. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi kunci agar inovasi pengelolaan sampah seperti ini dapat berkembang dan mendukung target Zero Waste 2030.

Kalimantan Selatan Perkuat Pemahaman REDD+ melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik

/in /by

Banjarmasin, 6 November 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus) melalui kegiatan Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ di Kalimantan Selatan. Kegiatan berlangsung di Novotel Banjarmasin Airport Hotel dan diikuti 83 peserta, terdiri atas 54 laki-laki dan 29 perempuan. Kegiatan ini mendapatkan pembiayaan dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 BPDLH melalui Lemtara–Yayasan Penabulu.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menghadirkan tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan, UPT KPH, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta para pemerhati lingkungan.

Melalui sesi sosialisasi, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai kebijakan nasional REDD+, mekanisme pendanaan, serta langkah implementasi di tingkat daerah. Narasumber berasal dari Kementerian Kehutanan, BPDLH, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup, serta Lembaga Perantara Penabulu. Materi juga mencakup penyusunan dokumen perencanaan, mekanisme pelaporan, dan tata cara pengajuan dukungan pendanaan berbasis kinerja.

Forum tersebut juga menjadi ruang konsultasi bagi para pemangku kepentingan untuk memahami arah pelaksanaan REDD+ sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait. Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Selatan yang dibacakan Kepala Dinas Kehutanan, REDD+ disebut sebagai peluang bagi Kalimantan Selatan untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antarpihak dalam menyiapkan dan melaksanakan program REDD+ di Kalimantan Selatan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perencanaan, pendanaan, pelaporan, serta mekanisme implementasinya, para pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian hutan.

Sebagai tindak lanjut, kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik ini diharapkan menjadi salah satu pijakan bagi Kalimantan Selatan dalam memperkuat implementasi REDD+ serta menunjukkan komitmen terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dan pelestarian hutan untuk generasi mendatang.

Kalteng Perkuat Rencana Aksi REDD+ untuk Dorong Pembangunan Rendah Karbon

/in /by

Palangka Raya, 24 Oktober 2025 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsultasi Publik Rencana Aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah di Hotel Best Western Batang Garing, Palangka Raya. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses finalisasi dokumen Rencana Aksi REDD+ sekaligus membuka ruang bagi pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk memberikan masukan terhadap rancangan yang telah disusun.

Konsultasi publik dilakukan setelah tim ahli menyusun dokumen selama kurang lebih empat bulan serta melalui rangkaian FGD bersama masyarakat adat, NGO/CSO, dan pelaku usaha sektor kehutanan dan pertambangan pada Agustus 2025. Forum ini diarahkan untuk memastikan Rencana Aksi REDD+ tersusun secara partisipatif, inklusif, transparan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun Strategi Nasional REDD+ 2021–2030.

Dalam pembahasan, tim ahli mengidentifikasi sejumlah tantangan utama di Kalimantan Tengah, antara lain deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, konflik lahan, tekanan terhadap kawasan hutan, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam. Tantangan tersebut sekaligus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

Dokumen Rencana Aksi REDD+ juga diarahkan pada empat strategi kunci, yaitu transformasi tata kelola dan kelembagaan REDD+, peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan, penguatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, serta terwujudnya keberlanjutan ekologis dan ketahanan.

Diskusi turut menyoroti pentingnya memperjelas peran pemerintah kabupaten/kota, integrasi REDD+ ke dalam perencanaan pembangunan daerah, penguatan kapasitas pemangku kepentingan hingga tingkat tapak, serta sinkronisasi antara rencana aksi dan kerangka pengaman sosial-lingkungan (safeguard). Peserta juga mendorong agar informasi REDD+ disampaikan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan mudah dipahami masyarakat.

Melalui konsultasi publik ini, Rencana Aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi acuan bersama dalam mengintegrasikan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan ke dalam pembangunan daerah hingga 2030, sekaligus memperkuat kontribusi Kalimantan Tengah terhadap pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Sekitar 100 peserta dari unsur pemerintah pusat dan daerah, KPH, perguruan tinggi, masyarakat sipil, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta mitra pembangunan turut terlibat dalam konsultasi publik ini.

Menjaga Hutan dari Titik Rawan: Patroli KPHP Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah Perkuat Perlindungan Kawasan

/in /by

Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, 14 Oktober 2025 — Menjaga hutan tidak cukup hanya dengan bertindak ketika kebakaran atau kerusakan terjadi. Pemantauan secara langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk mengenali potensi ancaman sejak dini. Upaya tersebut dilakukan melalui Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah KPHP Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, pada 10–14 Oktober 2025.

Patroli dilaksanakan oleh tim Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah bersama UPT KPHP Kotawaringin Barat dengan menyasar sejumlah lokasi yang berdasarkan informasi awal memiliki potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan secara langsung, termasuk berbagai aktivitas yang berpotensi memengaruhi keamanan hutan.

Sebelum melakukan penelusuran, tim terlebih dahulu menentukan titik patroli, mengumpulkan informasi pendukung, serta berkoordinasi dengan pengelola kawasan. Peralatan seperti GPS, kamera, perangkat komunikasi, dan drone digunakan untuk mendukung pemantauan serta mendokumentasikan kondisi lokasi yang dijumpai selama perjalanan.

Di sejumlah titik, tim menemukan kondisi lahan yang memiliki tingkat kerawanan terhadap kebakaran, antara lain keberadaan vegetasi kering, semak belukar, ilalang, serta area yang sebelumnya telah mengalami kebakaran. Temuan tersebut menjadi bagian dari catatan lapangan yang digunakan untuk melihat kondisi ekologis dan menentukan lokasi yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

Pengamatan juga dilakukan terhadap perubahan dan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan. Melalui pemantauan dari darat dan udara, tim mendokumentasikan sejumlah area yang memperlihatkan aktivitas perkebunan maupun pembukaan lahan. Dokumentasi menggunakan drone memberikan gambaran yang lebih luas mengenai kondisi bentang kawasan dan membantu memperjelas lokasi-lokasi yang menjadi perhatian dalam kegiatan patroli.

Selain observasi, informasi dari masyarakat turut menjadi bagian penting dalam proses pemantauan. Tim berinteraksi dengan warga serta berkoordinasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kejadian yang pernah berlangsung di sekitar wilayah patroli. Pendekatan ini membantu memperkaya informasi lapangan sekaligus memperkuat komunikasi antara pengelola kawasan dan masyarakat.

Rangkaian patroli tersebut menghasilkan sejumlah catatan mengenai kondisi kawasan dan titik-titik yang perlu mendapatkan pengawasan secara berkelanjutan. Laporan merekomendasikan agar patroli perlindungan dan pengamanan dilakukan secara rutin, khususnya di wilayah yang memiliki potensi kebakaran. Peningkatan pemahaman masyarakat, pemasangan papan larangan, pengawasan, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi mengganggu kawasan juga menjadi bagian dari langkah tindak lanjut yang disarankan.

Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kolaborasi dengan masyarakat sekitar dinilai penting karena keberadaan mereka di sekitar kawasan memungkinkan pemantauan dilakukan secara lebih dekat dan berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, informasi mengenai kondisi lingkungan maupun potensi gangguan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti dengan lebih cepat.

Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 yang mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Lemtara Yayasan Penabulu. Dukungan tersebut turut memperkuat pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan di tingkat tapak, khususnya melalui pemantauan kondisi kawasan dan pengumpulan informasi sebagai dasar pengelolaan selanjutnya.

Bagi kawasan hutan Kotawaringin Barat, kegiatan semacam ini menjadi bagian dari upaya menjaga fungsi kawasan secara konsisten. Ketika kondisi lapangan dipantau, informasi dikumpulkan, dan masyarakat dilibatkan, potensi gangguan dapat dikenali lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

 

Membangun Kesiapsiagaan dari Desa, Tumbang Runen di Katingan Kalimantan Tengah Perkuat Upaya Cegah Karhutla

/in /by

Katingan, Kalimantan Tengah, 1 Oktober 2025 — Pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bergantung pada kesiapan petugas di lapangan, tetapi juga pada pengetahuan dan kepedulian masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan. Kesadaran tersebut diperkuat melalui Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan yang digelar di Desa Tumbang Runen, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, pada 1 Oktober 2025.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tumbang Runen ini diselenggarakan oleh UPT KPHP Katingan Hilir Unit XXX sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Sebanyak 30 peserta mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas masyarakat Desa Tumbang Runen, Bhabinkamtibmas dari Polsek Tasik Payawan/Kamipang, Kepala Desa Tumbang Runen, serta anggota Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pelatihan ini berangkat dari kebutuhan untuk memperkuat pencegahan sejak dini. Dalam laporan kegiatan disebutkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan ekonomi, termasuk kerusakan keanekaragaman hayati serta gangguan terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, pendekatan pencegahan melalui deteksi dini, penyadartahuan masyarakat, pemutakhiran data, dan kehadiran petugas menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla.

Melalui pelatihan tersebut, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran, terutama di wilayah kerja KPHP Katingan Hilir Unit XXX dan lokasi yang memiliki potensi kerawanan atau titik panas. Kegiatan juga diarahkan untuk mendorong masyarakat agar lebih peduli serta menghindari aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

Materi pelatihan disampaikan oleh dua narasumber dari UPT KPHP Katingan Hilir Unit XXX, yakni Permadi dan Ciega Pratama Sulistio. Kehadiran unsur masyarakat, pemerintah desa, aparat keamanan, dan MPA dalam satu kegiatan menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan bersama. Pelibatan masyarakat sendiri merupakan bagian dari pendekatan pengelolaan hutan melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), termasuk dalam upaya perlindungan hutan dari ancaman kebakaran.

Antusiasme untuk melanjutkan kegiatan serupa juga terlihat dari harapan masyarakat Kecamatan Kamipang agar sosialisasi pencegahan karhutla dapat kembali dilaksanakan pada tahun berikutnya dan menjangkau desa-desa lain, khususnya wilayah yang memiliki potensi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah, yang mendapatkan dukungan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Lemtara Yayasan Penabulu.

Upaya membangun kesiapsiagaan dari tingkat desa menjadi langkah penting dalam menjaga kawasan hutan dan lingkungan di sekitarnya. Dengan semakin banyak masyarakat yang memahami risiko serta cara mencegah kebakaran, pengendalian karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi menjadi gerakan bersama yang dimulai dari masyarakat dan wilayah tempat mereka tinggal.