Archive for category: Liputan

Sorong, 21 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melaksanakan Penyusunan Rencana Program Kampung Iklim (PROKLIM) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung selama satu hari di Hotel Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat, serta unsur perangkat daerah, pemerintah kampung/desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan rencana PROKLIM sekaligus meningkatkan pemahaman dan koordinasi dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pengendalian perubahan iklim, Program Kampung Iklim, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi, identifikasi permasalahan dan potensi setiap wilayah, serta penyusunan rancangan rencana PROKLIM berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten.

Hasil kegiatan menghasilkan tiga rancangan rencana PROKLIM, masing-masing untuk Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw dan Maybrat. Rencana tersebut mencakup berbagai potensi aksi adaptasi dan mitigasi, seperti ketahanan pangan, pengelolaan sampah, penanaman pohon, konservasi hutan, perlindungan ekosistem, pengendalian bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah kabupaten bersama pemerintah kampung/desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti rancangan tersebut sesuai karakteristik dan prioritas wilayah masing-masing. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendukung pengendalian perubahan iklim di Provinsi Papua Barat Daya.

Balangan, 14 Agustus 2026 — Upaya menjaga hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi terus dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan melalui patroli pengamanan hutan di Desa Gunung Batu dan Desa Auh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Dilaksanakan pada 12–14 Agustus 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mendeteksi dan mencegah pembalakan liar, perambahan kawasan, serta aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kelestarian hutan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi faktor yang dapat meningkatkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Dengan melibatkan tujuh personel KPH Balangan, termasuk Polisi Kehutanan dan Tim Pencegahan Karhutla, patroli dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, penyisiran kawasan, pengamatan lapangan, serta pemeriksaan pada lokasi yang dinilai berpotensi mengalami gangguan. Di Desa Gunung Batu, tim tidak menemukan aktivitas pembalakan liar, namun menemukan lahan terbuka sekitar 0,5–1 hektare yang berada di kawasan hutan produksi. Sementara di Desa Auh, tim menemukan sisa pembakaran dan beberapa pohon yang ditebang serta dibakar di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Haur. Temuan tersebut menjadi informasi penting untuk menentukan langkah pengamanan dan pencegahan lebih lanjut agar gangguan terhadap kawasan hutan tidak berkembang menjadi deforestasi dan degradasi yang lebih luas.

Selain pengawasan lapangan, tim memperkuat pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa dan masyarakat melalui koordinasi serta penyampaian imbauan untuk tidak melakukan penebangan dan pembakaran di sekitar kawasan hutan. Hasil patroli selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar perencanaan tindak lanjut. Melalui pengawasan rutin, deteksi dini, dan keterlibatan masyarakat, kegiatan ini mendukung upaya perlindungan tutupan hutan sekaligus menjaga fungsi hutan dalam menyimpan karbon, sehingga berkontribusi pada upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan.

Jakarta, 6 Agustus 2026 — Upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program REDD+ yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan terus dilakukan. Salah satunya melalui workshop “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Identifikasi Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS) SISREDD+ dan Kepatuhan Safeguard BPDLH dalam Implementasi Program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2”, yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 di Hotel Kimaya Slipi Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan 36 peserta dari 12 provinsi penerima alokasi RBP GCF Output 2, yakni Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Turut terlibat pula lima lembaga perantara, yaitu Yayasan Penabulu, Kemitraan, KKI Warsi, Yayasan Aku Rimba Indonesia, dan Relung Indonesia.

Workshop ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan penerapan Sistem Informasi Safeguard REDD+ (SISREDD+) dengan Environmental and Social Management System (ESMS) BPDLH, khususnya dalam implementasi RBP GCF Output 2. Penyelarasan tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah tidak hanya dituntut memenuhi indikator safeguard REDD+, tetapi juga harus mampu melakukan penapisan risiko lingkungan dan sosial, menyusun langkah mitigasi, menyiapkan bukti pelaksanaan atau Means of Verification (MoV), serta memastikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diterapkan dalam program.

Menyatukan pemahaman tentang safeguard REDD+ dan BPDLH

Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan mulai dari konsep dasar safeguard REDD+, kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan, penggunaan APPS dalam SISREDD+, hingga penerapan 12 IEF’s Safeguard Principles (ISP) BPDLH.

Pada hari pertama, pembahasan diawali dengan sosialisasi Permenhut No. 6 Tahun 2026 mengenai tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan melalui offset emisi GRK sebagai turunan dari Perpres 110/2025. Peserta kemudian memperdalam konsep REDD+ dan tujuh Cancun Safeguards, termasuk bagaimana pemenuhannya dinilai melalui APPS pada platform SISREDD+ serta bagaimana mekanisme aspirasi masyarakat terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya menyelaraskan 12 prinsip perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH dengan SISREDD+. Penyelarasan difokuskan pada aspek hukum, sosial, dan lingkungan agar pelaksanaan program dapat berjalan transparan, menjaga integritas karbon, sekaligus menghindari beban pelaporan ganda bagi pemerintah daerah.

Pengalaman implementasi BioCF-ISFL di Provinsi Jambi turut menjadi pembelajaran bagi peserta. Praktik di Jambi menunjukkan bagaimana kelembagaan safeguard dapat diperkuat hingga tingkat tapak, termasuk pelaksanaan FPIC/PADIATAPA dengan dukungan 230 desa, mekanisme FGRM multi-kanal, serta penguatan legalitas pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan lokasi Hutan Adat.

Dari teori menuju praktik pengisian APPS

Memasuki hari kedua, peserta diarahkan pada aspek yang lebih teknis, khususnya pengisian data pada SISREDD+. Materi mencakup alur pengunggahan data, penyiapan dokumen pendukung, penetapan baseline, pemetaan sumber pendanaan, hingga identifikasi dokumen hukum dan administrasi yang diperlukan.

Peserta juga mempelajari pembagian peran antara Administrator Sistem, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun dan akses, dengan Tim Database, yang berperan dalam pengumpulan dan pemeliharaan dokumen pendukung.

Sesi berikutnya membahas penyusunan Ringkasan Informasi Pelaksanaan Safeguard (RIPS) tingkat subnasional. Melalui diskusi kelompok dan presentasi, perwakilan provinsi mulai memetakan dokumen hukum serta instrumen safeguard yang telah tersedia sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data yang masih harus dilengkapi.

Proses ini juga membuka ruang bagi peserta untuk mendiskusikan tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, termasuk koordinasi antarinstansi dan proses memperoleh dokumen atau data yang bersifat sensitif.

GEDSI dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting

Pada hari ketiga, fokus kegiatan bergeser pada penerapan 12 ISP BPDLH, penapisan risiko lingkungan dan sosial, serta validasi dokumen bukti pelaksanaan.

Salah satu penekanan utama adalah pengarusutamaan GEDSI melalui ISP 12. Peserta diajak memahami bahwa prinsip GEDSI bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi memastikan adanya keadilan melalui penyesuaian dukungan berdasarkan kebutuhan kelompok rentan.

Pembahasan menggunakan empat pilar Analisis AKPM, yaitu akses, partisipasi bermakna, kontrol atau kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat. Dalam kerangka ESMS BPDLH, GEDSI ditempatkan sebagai isu lintas sektor yang terintegrasi dengan ISP 1–11, termasuk untuk memitigasi risiko eksklusi kelompok rentan, dominasi elite lokal, dan potensi kekerasan berbasis gender.

Peserta kemudian melakukan praktik penyelarasan dokumen MoV SISREDD+ dan ISP BPDLH, mulai dari dokumen legalitas dan perencanaan, AMDAL/UKL-UPL, FPIC/PADIATAPA, daftar hadir terpilah gender dan disabilitas, SOP keselamatan kerja dan bukti APD, hingga data MRV dan foto geotagging. Simulasi dilakukan antara lain melalui studi kasus Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Desa Lambosir serta pemetaan rencana kerja berbasis hasil di sejumlah provinsi penerima.

Pemahaman peserta meningkat signifikan

Efektivitas pelatihan juga diukur melalui Pre-Test dan Post-Test yang diikuti 29 peserta dengan 15 soal pilihan ganda terstandar.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 14,21 menjadi 14,93 dari skor maksimal 15, atau naik 0,72 poin (5,1 persen).

Yang paling menonjol, jumlah peserta yang memperoleh nilai sempurna 15/15 meningkat dari 10 orang (34,5 persen) pada Pre-Test menjadi 27 orang (93,1 persen) pada Post-Test. Sementara itu, peserta dengan nilai 13 yang sebelumnya berjumlah empat orang tidak lagi ditemukan pada Post-Test.

Capaian tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah peserta. 11 dari 12 provinsi mencapai rata-rata Post-Test 15/15, sementara Papua Barat Daya meningkat dari rata-rata 13,00 menjadi 14,50. Sulawesi Utara bahkan mempertahankan capaian sempurna dari Pre-Test hingga Post-Test.

Hasil ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya berlangsung pada tingkat pemahaman konseptual, tetapi juga berhasil meningkatkan kesiapan peserta dalam memahami instrumen APPS SISREDD+ dan prinsip safeguard BPDLH. Laporan evaluasi menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas berlangsung merata di seluruh provinsi, dengan 93,1 persen peserta berhasil mencapai skor sempurna pada Post-Test.

Peserta menilai materi aplikatif dan relevan

Selain evaluasi kuantitatif, peserta memberikan umpan balik secara anonim melalui metode Metoplan. Secara umum, peserta mengapresiasi materi yang dinilai komprehensif dan aplikatif, terutama dalam membantu daerah menyelaraskan dokumen APPS dengan kepatuhan BPDLH.

Kualitas narasumber dan fasilitator dari Kementerian Kehutanan, BPDLH, serta tenaga ahli juga mendapatkan apresiasi karena dinilai menguasai materi dan mampu memberikan pendampingan praktik secara komunikatif. Metode pembelajaran yang menggabungkan pemaparan teori, kerja kelompok, simulasi penapisan risiko, dan presentasi antarprovinsi turut membuat proses belajar berlangsung interaktif.

Meski demikian, peserta juga memberikan sejumlah masukan untuk pelaksanaan berikutnya. Salah satunya adalah kebutuhan waktu yang lebih panjang untuk sesi praktikum penapisan risiko dan penyusunan MoV. Peserta mengusulkan agar workshop berikutnya dapat berlangsung selama empat hari dan dilengkapi sesi konsultasi atau klinik pendampingan yang lebih intensif.

Tidak berhenti di ruang pelatihan

Workshop ini kemudian ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati bersama oleh 12 pemerintah provinsi dan lembaga penyedia.

Tahap awal diarahkan pada pembentukan dan legalisasi tim penulis Summary Safeguard daerah melalui SK Kepala Dinas/Gubernur. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengumpulan, kompilasi, dan digitalisasi dokumen MoV APPS dan ISP BPDLH.

Pada September 2026, agenda dilanjutkan dengan klinik pendampingan daring (online coaching) untuk finalisasi APPS dan penapisan risiko. Seluruh proses ditargetkan berujung pada finalisasi serta pengunggahan resmi dokumen Summary Safeguard dan data APPS ke portal SISREDD+ pada akhir September 2026.

Rangkaian kegiatan tiga hari ini menunjukkan bahwa penguatan safeguard bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola program REDD+ yang kredibel. Dengan semakin kuatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, menyiapkan bukti pelaksanaan, menerapkan prinsip inklusi, serta mengelola data safeguard, implementasi RBP GCF Output 2 diharapkan dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Workshop yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 tersebut dinilai telah memenuhi target yang ditetapkan dalam TOR, sekaligus menghasilkan peningkatan kapasitas peserta yang terukur melalui capaian rata-rata Post-Test 14,93/15,00 dan 93,1 persen peserta memperoleh nilai sempurna.

Sorong, 25 Juni 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Program Jurisdictional REDD+ (JREDD+) sebagai bagian dari upaya perlindungan hutan, pembangunan rendah emisi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Yayasan Penabulu yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada 23–25 Juni 2026.

Audiensi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 dan diikuti oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Dinas Kehutanan, Yayasan Penabulu, Tim Program RBP REDD+ GCF Output 2, serta pemerintah dan masyarakat Kampung Batu Lobang dan Kampung Klalik. Dalam pertemuan tersebut, Yayasan Penabulu memaparkan capaian program, potensi Papua Barat Daya sebagai wilayah High Forest Low Deforestation (HFLD), konsep JREDD+, kebutuhan penyusunan FRL/FREL, roadmap pengembangan program, serta peluang pendanaan berbasis hasil melalui pendekatan ART-TREES.

Selain audiensi, tim melakukan monitoring lapangan di Kabupaten Sorong untuk melihat perkembangan kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2, khususnya pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) madu Trigona di Kampung Batu Lobang dan pemanfaatan bantuan bibit penghijauan di Kampung Klalik. Di Batu Lobang, masyarakat tengah mempersiapkan lahan untuk penempatan koloni lebah Trigona dan membutuhkan pendampingan teknis berkelanjutan. Sementara di Kampung Klalik, seluruh bibit yang disalurkan telah ditanam di kebun masyarakat maupun pekarangan rumah dan diharapkan mendukung rehabilitasi lingkungan serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Dari rangkaian kegiatan tersebut, terbangun komitmen awal Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk mengembangkan kerangka JREDD+. Yayasan Penabulu didorong menjadi mitra teknis pemerintah provinsi, sementara kerja sama akan ditindaklanjuti melalui penyusunan Surat Penunjukan, Nota Kesepahaman (MoU), dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selanjutnya, para pihak akan memperkuat koordinasi teknis, menyusun roadmap kesiapan JREDD+, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, masyarakat adat, dan mitra pembangunan.

Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan, Papua Barat Daya diharapkan dapat memperkuat perlindungan hutannya sekaligus membuka peluang pembiayaan berbasis hasil untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan rendah emisi.

Pulang Pisau, Juni 2026 — Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di tingkat tapak. Salah satunya dilakukan melalui Kegiatan Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan pada 2–4 Juni 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pencegahan serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, sekaligus membentuk kelembagaan masyarakat yang dapat berperan aktif dalam menghadapi ancaman karhutla di wilayahnya.

Membangun Kesiapsiagaan dari Tingkat Desa

Desa Garung merupakan salah satu wilayah yang berada di sekitar kawasan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah. Kondisi tersebut menjadikan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan hutan dan pencegahan karhutla.

Selama tiga hari kegiatan, sebanyak 17 peserta mengikuti rangkaian pembentukan dan penguatan MPA yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Garung. Kegiatan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur, antara lain Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah, KPH Kahayan Hilir, serta praktisi pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Materi yang diberikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga pada keterampilan praktis yang dibutuhkan masyarakat ketika menghadapi potensi kebakaran. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai profil TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah, pembentukan MPA, teknik dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, teknik pencegahan dan penanggulangan karhutla, metode pemadaman dan pengenalan peralatan karhutla, simulasi deteksi dini, pemadaman awal, serta keselamatan kerja di lapangan.

Tidak Hanya Teori, Peserta Ikuti Praktik Lapangan

Salah satu bagian penting dalam kegiatan ini adalah praktik langsung. Peserta diperkenalkan dengan peralatan pemadaman dan mendapatkan kesempatan untuk mempraktikkan teknik dasar pemadaman.

Praktik meliputi penggunaan peralatan pemadaman, simulasi deteksi dini, hingga praktik pemadaman menggunakan peralatan yang tersedia. Dokumentasi kegiatan juga menunjukkan peserta melakukan praktik penggunaan peralatan pemadaman serta praktik pemadaman dengan melibatkan praktisi dari KPH Kahayan Hilir dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendekatan praktik ini diharapkan membuat masyarakat tidak hanya memahami bahaya karhutla, tetapi juga memiliki kesiapan ketika harus melakukan tindakan awal di lapangan.

MPA Desa Garung Resmi Dibentuk

Hasil penting dari kegiatan ini adalah terbentuknya Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Garung. Pembentukan kelompok dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan kemudian diperkuat melalui keputusan Kepala Desa.

Struktur organisasi MPA juga telah ditetapkan, dengan melibatkan unsur masyarakat Desa Garung sebagai bagian dari kelompok yang akan menjalankan fungsi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tingkat desa.

Pembentukan MPA ini diharapkan menjadi langkah awal untuk membangun sistem kesiapsiagaan masyarakat yang lebih terorganisasi. MPA tidak hanya diharapkan bergerak ketika kebakaran telah terjadi, tetapi juga berperan dalam pencegahan, deteksi dini, penyampaian informasi, pemadaman awal, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla.

Penguatan Kapasitas dan Sarana Pendukung

Selain pembentukan kelembagaan, kegiatan juga menghasilkan peningkatan kapasitas anggota MPA melalui pembekalan teknis. Peserta diharapkan mampu melakukan pemadaman secara mandiri apabila menemukan sumber api serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di wilayah Desa Garung.

Dalam kegiatan tersebut, MPA juga memperoleh dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas, di antaranya satu unit pompa air portable dan lima paket perlengkapan personel. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapan kelompok ketika melakukan kegiatan pencegahan maupun penanganan awal karhutla.

Mendorong Masyarakat Menjadi Garda Terdepan

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal dan kawasan hutan. Masyarakat yang berada dekat kawasan TAHURA diharapkan memiliki kepedulian dan kewaspadaan lebih tinggi terhadap potensi terjadinya kebakaran.

Ke depan, MPA Desa Garung diharapkan dapat melakukan pertemuan rutin, meningkatkan koordinasi dengan para pihak, melakukan pemantauan wilayah, serta terlibat dalam kegiatan patroli terutama pada musim kemarau/rawan kebakaran. Pembinaan dan penguatan kapasitas MPA juga perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kelompok dapat menjalankan tugas secara optimal.

Dengan terbentuknya MPA Desa Garung, upaya pencegahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat terkait, tetapi juga menjadi gerakan bersama masyarakat di tingkat desa.

Dari Desa Garung, kesiapsiagaan terhadap karhutla dibangun dari tingkat tapak—dengan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan, lahan, dan lingkungan sekitarnya.