Penabulu Carbon-Connect
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Penabulu
    • Latar
    • Sistem
  • PROGRAM
    • Program Berjalan
    • Program Lalu
  • DOKUMENTASI
    • Kajian dan Laporan
    • Liputan Kegiatan
    • Panduan dan Modul
    • Berita Media
  • KONTAK
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Search
  • Menu Menu

Archive for category: Liputan

Menggali Potensi Ekonomi Karbon, Kabupaten Bulungan Perkuat Pemahaman Peluang Pendanaan Iklim Daerah

26 Oktober 2026/in Liputan /by Admin PCC

Bulungan, Kalimantan Utara, 24–25 Oktober 2026 — Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melaksanakan kegiatan Lokakarya Perdagangan Karbon dalam menemukenali peluang dan potensi pendanaan iklim daerah. Memahami lanskap tata kelola karbon menjadi Langkah penting bagi pemerintah daerah untuk mengenali potensi ekonomi karbon sekaligus membuka peluang pendanaan iklim. Pemahaman yang menyeluruh dibutuhkan agar pemerintah daerah dan masyarakat perdesaan tidak hanya sekadar menyaksikan pengembang proyek dari luar daerah bekerja di wilayahnya

Lokakarya yang berlangsung di Kecamatan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, mempertemukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan serta masyarakat dan Non-Government Organization (NGO). Pemerintah Pusat direpresentasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah terdiri dari atas perangkat daerah tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, perikanan, pemberdayaan masyarakat dan desa, infrastruktur, hingga pendapatan dan investasi daerah. Kegiatan ini juga melibatkan dua BUMD Kabupaten Bulungan, yaitu PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan PT BPR Bank Bulungan (Perseroda). Perwakilan dari NGO dihadiri oleh Yayasan Penabulu, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), InProSuLA, dan lainnya.

Yayasan Penabulu, yang diwakilkan oleh Hariadi Propantoko, memaparkan materi berjudul “Lanskap Tata Kelola Karbon di Indonesia”. Materi ini mengulas kerangka kebijakan karbon nasional secara umum yang saat ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta peraturan-peraturan sektoral yang menjadi turunannya. Pembahasan mencakup perkembangan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), siklus pengembangan proyek karbon, sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta aturan perdagangan karbon di sektor kehutanan, limbah, pertanian, serta kelautan dan perikanan.

Pembahasan ini menjadi penting untuk menjadi pemahaman bahwa perdagangan karbon bukan sekadar jual beli unit karbon. Prosesnya panjang, mulai dari penyusunan desain proyek, validasi, registrasi, hingga MRV, yang nantinya akan bermuara pada penerbitan unit karbon dan jual beli unit karbon. Materi juga mengulas aturan sektoral, antara lain Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 untuk sektor kehutanan dan Permen LH Nomor 11 Tahun 2026 untuk sektor limbah, PermenKP Nomor 25 Tahun 2025 untuk sektor kelautan dan perikanan, serta Permentan Nomor 18 Tahun 2018 untuk sektor pertanian. Pemahaman terhadap kerangka aturan perdagangan karbon di setiap sektor menjadi penting untuk mengenali mekanisme, aktor dalam kegiatan aksi mitigasi, serta peluang pengembangan aksi mitigasi sesuai dengan karakteristik setiap sektor.

Diskusi juga menyoroti peluang karbon biru, mengingat potensi. Berdasarkan materi kebijakan nasional perdagangan karbon dalam konteks proyek karbon biru Mangrove for Coastal Resilience Project (M4CR) yang dipaparkan oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kabupaten Bulungan memiliki indikasi potensi area proyek karbon biru yang luas. Potensi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui validasi data, kejelasan status dan penguasaan lahan, serta kesesuaian dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Fairatmos turut menyampaikan materi mengenai Pengembangan Proyek Karbon di Sektor Kehutanan. Dalam sesi ini, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan AtmosCheck, sebuah perangkat untuk melakukan pemeriksaan awal kelayakan proyek karbon, dengan mengidentifikasi potensi dan kesesuaian pengembangan proyek karbon di Kabupaten Bulungan. Simulasi ini memberikan gambaran garis besar untuk pemerintah daerah dalam menilai peluang pengembangan proyek karbon berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Ristianto, menekankan pentingnya kesinambungan program dan kolaborasi dengan mitra strategis. Pengembangan potensi daerah perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang terencana, melibatkan berbagai pihak, dan didukung komitmen berkelanjutan, bukan berhenti pada kegiatan sesaat.

Dari sisi perencanaan, Bappeda Litbang menyoroti pentingnya memperjelas mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing mechanism), termasuk bagi masyarakat, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan pemerintah daerah. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam jangka panjang, menjadi bagian penting sebelum pengembangan proyek dilanjutkan.

Sementara itu, Dinas Pertanian turut mengidentifikasi peluang pada subsektor persawahan, perkebunan, dan peternakan, termasuk kemungkinan pengembangan kredit karbon bagi petani. Adapun Dinas Perikanan juga menyoroti potensi karbon biru melalui pendekatan silvofishery yang mengintegrasikan budidaya perikanan dengan ekosistem mangrove.

Dari kalangan akademisi, Diri Adriansyah, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltara), menyampaikan bahwa kampusnya saat ini sedang memperkuat kurikulum dengan fokus pada pengelolaan lahan basah, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan pengelolaan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, dalam pertemuan itu ia juga mempertanyakan seberapa siap daerah untuk memanfaatkan peluang pendanaan karbon yang kini jelas berada di depan mata.

Pembahasan hari kedua diarahkan pada penyusunan rencana tindak lanjut pendanaan iklim daerah. Beberapa kebutuhan yang mengemuka meliputi validasi potensi karbon, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan, serta kajian terhadap kebutuhan regulasi dan kelembagaan pengelolaan karbon.

Pelibatan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Pengembangan proyek karbon memerlukan tata kelola yang transparan, kejelasan tenurial, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi turut berperan dalam pengelolaan potensi karbon di wilayahnya.

Melalui lokakarya ini, Yayasan Penabulu mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami tata kelola karbon dan mengidentifikasi peluang pendanaan iklim. Langkah selanjutnya adalah memastikan potensi yang tersedia dapat dikembangkan melalui perencanaan yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan.

Untuk itu, lokakarya merekomendasikan lima prioritas tindak lanjut: membangun mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan; memperjelas kewenangan dan regulasi; menyiapkan data dan potensi karbon; menyusun rencana aksi dan studi kelayakan; serta menjajaki kemitraan dan pembagian manfaat. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan karbon yang mendukung pembangunan rendah karbon secara berkelanjutan.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/11/Picture1nov.jpg 351 624 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-10-26 18:20:362026-11-03 18:25:17Menggali Potensi Ekonomi Karbon, Kabupaten Bulungan Perkuat Pemahaman Peluang Pendanaan Iklim Daerah

Dari Perlindungan Hutan ke Pembangunan Hijau, Papua Barat Daya Perkuat Langkah JREDD+

19 Oktober 2026/in Liputan /by Admin PCC

Sorong, Papua Barat Daya, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Yayasan Penabulu resmi menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung pengembangan dan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) dengan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD). Penandatanganan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Sorong, pada Rabu (14/10), menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya perlindungan hutan, menurunkan emisi dari sektor kehutanan, serta mendorong pembangunan hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Papua Barat Daya memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dijaga. Di tengah kebutuhan pembangunan daerah, pendekatan JREDD+ HFLD diharapkan dapat memperkuat tata kelola hutan sekaligus membuka peluang pembiayaan iklim berbasis kinerja bagi daerah yang mampu mempertahankan tutupan hutan dan menekan emisi.

Melalui kesepakatan ini, Yayasan Penabulu akan menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat kesiapan daerah, tata kelola hutan, pengembangan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV), penerapan safeguards atau langkah perlindungan sosial dan lingkungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Berbagai aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan implementasi program berjalan secara terukur, transparan, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun standar yang relevan.

Dukungan pengembangan program dan fasilitasi pendanaan turut melibatkan Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) melalui skema Architecture for REDD+ Transactions—The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART-TREES). Standar ini menyediakan kerangka untuk menilai kinerja program REDD+ melalui proses validasi dan verifikasi, serta mendukung penerbitan unit karbon sesuai persyaratan yang berlaku. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Papua Barat Daya dalam mengakses peluang pembiayaan iklim dan mekanisme perdagangan karbon berbasis hasil yang terverifikasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu, Eko Komara, menegaskan bahwa mekanisme karbon perlu dipahami lebih luas daripada sekadar instrumen perdagangan. Menurutnya, nilai utama mekanisme ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pelestarian lingkungan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Mekanisme karbon bukan sekadar perdagangan, melainkan instrumen untuk menjaga kelestarian hutan, mendorong pembangunan hijau, dan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal di Papua Barat Daya,” ujar Eko Komara.

Ia menekankan bahwa mekanisme karbon juga dapat mendorong perubahan pilihan strategi pembangunan dan praktik bisnis agar semakin berkelanjutan. Dengan demikian, upaya menjaga hutan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang lebih hijau dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menjaga kekayaan alam daerah bagi generasi mendatang. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pengembangan potensi karbon membutuhkan proses panjang yang harus dijalani melalui persiapan matang, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak.

“Pengembangan potensi karbon hingga memasuki tahap perdagangan membutuhkan proses panjang, komitmen kuat, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dengan semangat dan tujuan yang sama, saya percaya kita dapat mewujudkan upaya pelestarian hutan dan kekayaan alam Papua Barat Daya demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang,” ujar Elisa Kambu.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, mitra teknis, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesiapan kelembagaan, ketersediaan data, sistem pemantauan yang kredibel, serta pemenuhan standar lingkungan dan sosial akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju implementasi JREDD+ HFLD.S

elain kesiapan teknis dan kelembagaan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan dan menjaganya dalam kehidupan sehari-hari perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari upaya perlindungan dan pengelolaan hutan.

Ketua ICBA, Rob Raffael Kardinal, menekankan bahwa program perlindungan hutan harus melibatkan masyarakat secara bermakna, termasuk dalam pemantauan potensi hutan dan hasil upaya pelestarian yang mereka lakukan.

“Kunci keberhasilan perlindungan hutan di Papua Barat Daya adalah pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang setiap hari hidup berdampingan dengan hutan dan menjaganya. Mereka harus menjadi bagian utama dari program ini, termasuk dalam pemantauan potensi hutan dan hasil upaya pelestarian, sehingga manfaat dari menjaga kelestarian lingkungan dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rob.
Pelibatan masyarakat tersebut penting agar upaya pelestarian tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga memperhatikan hak, pengetahuan, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Sistem pemantauan yang baik diharapkan dapat membantu memperlihatkan hasil perlindungan hutan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.Ke

rja sama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Yayasan Penabulu, dan ICBA mencerminkan upaya bersama untuk memperkuat fondasi pembangunan hijau di tingkat yurisdiksi. Melalui pendekatan JREDD+ HFLD, perlindungan tutupan hutan diharapkan dapat berjalan seiring dengan penurunan emisi, pelestarian keanekaragaman hayati, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta pengembangan peluang pembiayaan iklim.

Ke depan, keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada konsistensi komitmen para pihak, kesiapan sistem tata kelola dan pemantauan, serta kemampuan memastikan bahwa manfaat program terdistribusi secara adil. Pengembangan mekanisme karbon perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan semata-mata sebagai upaya menghasilkan unit karbon untuk diperdagangkan.

Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang berpusat pada keberlanjutan, Papua Barat Daya berpeluang memperkuat posisinya dalam upaya menjaga hutan sekaligus membangun masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi masyarakatnya.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/10/Formal-Papua-Partnership-Signing-Ceremony.png 1086 1448 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-10-19 16:56:562026-10-19 16:56:56Dari Perlindungan Hutan ke Pembangunan Hijau, Papua Barat Daya Perkuat Langkah JREDD+

Hutan Bukan Sekadar Pepohonan: Membaca Potensi Ekonomi dan Kekayaan Hayati Desa Balung, Kampar, Riau

30 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Kampar Kiri, Riau, Agustus 2026 – Hutan bukan hanya tentang pepohonan yang tumbuh rapat atau hamparan hijau yang membentang. Di dalamnya tersimpan beragam potensi yang dapat menopang kehidupan masyarakat, mulai dari hasil hutan bukan kayu, keanekaragaman hayati, hingga jasa lingkungan. Potensi inilah yang mulai dipetakan bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Batang Ulak Jaya Bersama di Desa Balung, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Riau.

Pada 4–9 Agustus 2026, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri bersama pendamping dari desa melakukan pengumpulan data dan identifikasi potensi pada areal Perhutanan Sosial yang dikelola KTH Batang Ulak Jaya Bersama. Kegiatan ini melibatkan delapan orang, terdiri atas tiga personel KPH dan lima orang pendamping dari desa.

Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk mengenali kondisi kawasan secara lebih menyeluruh sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan usaha masyarakat yang tetap memperhatikan kelestarian hutan.

Mengenali hutan dari pengetahuan masyarakat

Proses identifikasi diawali dengan koordinasi bersama perangkat Desa Balung pada 4 Agustus 2026. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyampaikan tujuan kegiatan, menentukan lokasi sasaran, membahas kondisi wilayah, serta membangun dukungan pemerintah desa selama proses pengumpulan data berlangsung.

Sehari berikutnya, tim melanjutkan koordinasi bersama anggota KTH Batang Ulak Jaya Bersama di Desa Sungai Sarik. Dalam pertemuan tersebut, anggota kelompok berbagi pengetahuan mengenai kondisi kawasan, lokasi-lokasi yang memiliki potensi, serta berbagai jenis tumbuhan dan satwa yang mereka ketahui selama beraktivitas di sekitar hutan.

Pengetahuan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses identifikasi. Sebab, mereka yang sehari-hari berinteraksi dengan kawasan memiliki pengalaman langsung mengenai perubahan kondisi lingkungan, keberadaan sumber daya alam, serta potensi yang dapat dikembangkan.

Pengumpulan data kemudian dilakukan melalui pengamatan lapangan dengan mencakup empat aspek utama, yaitu flora, fauna, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), dan jasa lingkungan.

Menemukan keragaman hayati dan peluang ekonomi

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa areal kelola KTH Batang Ulak Jaya Bersama memiliki keragaman vegetasi yang cukup beragam. Sejumlah jenis tumbuhan yang teridentifikasi antara lain gaharu, mahang, meranti, jengkol, kulim, pitatar, trembesu, terap, loso, salang, kempas, nango, kayu keras, dan osak.

Selain kekayaan flora, kawasan ini juga menyimpan keanekaragaman fauna. Berdasarkan pengamatan dan informasi dari masyarakat, terdapat sejumlah satwa yang diketahui menghuni kawasan tersebut, di antaranya harimau, beruang madu, tapir, kuwau, rusa, kijang, kancil, dan landak.

Informasi mengenai keberadaan satwa diperoleh tidak hanya melalui pengamatan langsung, tetapi juga dari tanda-tanda aktivitas seperti jejak kaki, suara, sarang, maupun keterangan masyarakat. Temuan ini menunjukkan pentingnya menjaga kawasan sebagai habitat satwa liar. Karena itu, pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan perlindungan habitat dan menghindari aktivitas yang dapat mengganggu keberadaan satwa.

Di sisi lain, identifikasi juga menemukan sejumlah potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang berpeluang dikembangkan untuk mendukung ekonomi masyarakat. Beberapa di antaranya adalah rotan, manau, petai, jengkol, tampui, salak tinggi, dan kecombrang.

Potensi tersebut dapat dikembangkan melalui budidaya, pemanfaatan secara lestari, maupun pengolahan menjadi produk bernilai tambah. Rotan dan manau, misalnya, memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi bahan kerajinan. Sementara petai, jengkol, tampui, salak tinggi, dan kecombrang dapat menjadi komoditas pangan maupun bahan baku produk olahan.

Peluang ini membuka ruang bagi kelompok untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal. Namun, pemanfaatannya tetap perlu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya agar kegiatan ekonomi tidak mengurangi fungsi ekologis hutan.

Sungai yang menyimpan peluang sekaligus tantangan

Selain potensi flora, fauna, dan HHBK, tim juga menemukan aliran anak sungai yang berpeluang dikembangkan sebagai objek wisata alam berbasis masyarakat.

Keberadaan aliran sungai dan bentang alam di sekitarnya menjadi salah satu potensi jasa lingkungan yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat apabila dikelola dengan baik.

Namun, peluang tersebut masih menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi di lapangan, terdapat aktivitas penambangan emas tradisional di bagian hulu anak sungai yang berdampak pada kondisi air sehingga terlihat keruh.

Kondisi ini menjadi perhatian karena kualitas air merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan wisata alam. Oleh sebab itu, rencana pengembangan potensi sungai perlu didahului dengan upaya menjaga kualitas lingkungan, disertai koordinasi dengan pemerintah desa, anggota kelompok, dan pihak-pihak terkait.

Pengalaman ini memperlihatkan bahwa pengembangan ekonomi berbasis hutan tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Potensi alam yang menjanjikan hanya dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang apabila kondisi ekosistemnya tetap terjaga.

Menjadikan data sebagai dasar pengelolaan hutan berkelanjutan

Hasil identifikasi potensi ini selanjutnya akan menjadi bahan awal dalam penyusunan rencana pengelolaan areal Perhutanan Sosial KTH Batang Ulak Jaya Bersama. Pendataan dan pemetaan lebih lanjut terhadap potensi flora, fauna, HHBK, serta jasa lingkungan akan dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi kawasan.

Penguatan kapasitas anggota kelompok juga menjadi bagian penting dari tindak lanjut kegiatan, khususnya dalam pengelolaan kawasan, perlindungan keanekaragaman hayati, pengamanan habitat satwa liar, serta pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.

Melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2, kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk mendorong pengelolaan Perhutanan Sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, mengenali potensi hutan merupakan langkah penting sebelum menentukan bagaimana hutan akan dikelola. Dengan melibatkan masyarakat dan memanfaatkan pengetahuan lokal, kekayaan hutan di Desa Balung diharapkan dapat menjadi modal bagi pengembangan ekonomi kelompok sekaligus menjaga fungsi hutan bagi generasi mendatang.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/11/Four-Men-Beneath-a-Tropical-Giant.png 1447 1087 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-30 14:40:182026-11-19 14:42:42Hutan Bukan Sekadar Pepohonan: Membaca Potensi Ekonomi dan Kekayaan Hayati Desa Balung, Kampar, Riau

Papua Barat Daya Susun Rencana Program Kampung Iklim di Tiga Kabupaten

21 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Sorong, 21 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup bersama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan melaksanakan Penyusunan Rencana Program Kampung Iklim (PROKLIM) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung selama satu hari di Hotel Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong.

Kegiatan ini melibatkan perwakilan Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat, serta unsur perangkat daerah, pemerintah kampung/desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan dilaksanakan untuk memfasilitasi penyusunan rencana PROKLIM sekaligus meningkatkan pemahaman dan koordinasi dalam menghadapi perubahan iklim.

Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan pengendalian perubahan iklim, Program Kampung Iklim, serta upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi, identifikasi permasalahan dan potensi setiap wilayah, serta penyusunan rancangan rencana PROKLIM berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing kabupaten.

Hasil kegiatan menghasilkan tiga rancangan rencana PROKLIM, masing-masing untuk Kabupaten Raja Ampat, Tambrauw dan Maybrat. Rencana tersebut mencakup berbagai potensi aksi adaptasi dan mitigasi, seperti ketahanan pangan, pengelolaan sampah, penanaman pohon, konservasi hutan, perlindungan ekosistem, pengendalian bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemerintah kabupaten bersama pemerintah kampung/desa, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menindaklanjuti rancangan tersebut sesuai karakteristik dan prioritas wilayah masing-masing. Upaya ini menjadi bagian dari penguatan partisipasi masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta mendukung pengendalian perubahan iklim di Provinsi Papua Barat Daya.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/proklim-PBD.jpeg 720 1280 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-21 17:47:152026-09-16 17:48:08Papua Barat Daya Susun Rencana Program Kampung Iklim di Tiga Kabupaten

Rumah Jemur Kopi KTH Jaya Abadi Dorong Nilai Tambah Usaha Masyarakat Sekitar Hutan

19 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Tabalong, 19 Agustus 2026 — Pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) terus didorong sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Melalui Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara–Yayasan Penabulu bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan KPH Tabalong melakukan serah terima sarana rumah pengering kopi yang dibangun untuk KTH Jaya Abadi di Desa Lok Batu, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sarana ini ditujukan untuk memperkuat pengolahan pascapanen, meningkatkan kualitas dan nilai tambah kopi, serta mendukung pengembangan usaha masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.

Rumah pengering tersebut telah diuji coba oleh kelompok dan menunjukkan manfaat dalam mempercepat proses pengeringan. Jika sebelumnya penjemuran menggunakan terpal membutuhkan waktu sekitar 20 hari, penggunaan rumah jemur dapat memangkas waktu menjadi sekitar 10 hari dengan tingkat kekeringan yang sama. Fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 1,2 ton kopi dalam satu kali penjemuran, sehingga proses pascapanen menjadi lebih efektif. Kopi yang dihasilkan KTH Jaya Abadi juga telah dikembangkan menjadi green bean, kopi roasting, dan kopi bubuk yang dipasarkan hingga sejumlah kafe di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Penguatan usaha kopi menjadi penting bagi masyarakat Desa Lok Batu yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan, terlebih sebagian kebun masyarakat berada dalam kawasan hutan dan kelompok saat ini tengah mengajukan perizinan Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Dengan meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi komoditas kopi yang telah dibudidayakan masyarakat, pengembangan HHBK ini mendukung penyediaan alternatif penghidupan yang berkelanjutan di sekitar hutan. Dalam konteks RBP REDD+, pendekatan tersebut turut mendukung upaya mengurangi ketergantungan pada pemanfaatan kawasan yang berpotensi mendorong deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus memperkuat pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Image-2026-09-18-at-10.32.51.jpeg 720 1280 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-19 20:38:242026-09-19 19:34:14Rumah Jemur Kopi KTH Jaya Abadi Dorong Nilai Tambah Usaha Masyarakat Sekitar Hutan

Patroli KPH Balangan Perkuat Perlindungan Hutan dan Tekan Ancaman Deforestasi

14 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Balangan, 14 Agustus 2026 — Upaya menjaga hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi terus dilakukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan melalui patroli pengamanan hutan di Desa Gunung Batu dan Desa Auh, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Dilaksanakan pada 12–14 Agustus 2026, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya preventif untuk mendeteksi dan mencegah pembalakan liar, perambahan kawasan, serta aktivitas lain yang berpotensi mengganggu kelestarian hutan. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengurangi faktor yang dapat meningkatkan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Dengan melibatkan tujuh personel KPH Balangan, termasuk Polisi Kehutanan dan Tim Pencegahan Karhutla, patroli dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, penyisiran kawasan, pengamatan lapangan, serta pemeriksaan pada lokasi yang dinilai berpotensi mengalami gangguan. Di Desa Gunung Batu, tim tidak menemukan aktivitas pembalakan liar, namun menemukan lahan terbuka sekitar 0,5–1 hektare yang berada di kawasan hutan produksi. Sementara di Desa Auh, tim menemukan sisa pembakaran dan beberapa pohon yang ditebang serta dibakar di sekitar kawasan Hutan Lindung Gunung Haur. Temuan tersebut menjadi informasi penting untuk menentukan langkah pengamanan dan pencegahan lebih lanjut agar gangguan terhadap kawasan hutan tidak berkembang menjadi deforestasi dan degradasi yang lebih luas.

Selain pengawasan lapangan, tim memperkuat pendekatan kolaboratif dengan pemerintah desa dan masyarakat melalui koordinasi serta penyampaian imbauan untuk tidak melakukan penebangan dan pembakaran di sekitar kawasan hutan. Hasil patroli selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan sebagai dasar perencanaan tindak lanjut. Melalui pengawasan rutin, deteksi dini, dan keterlibatan masyarakat, kegiatan ini mendukung upaya perlindungan tutupan hutan sekaligus menjaga fungsi hutan dalam menyimpan karbon, sehingga berkontribusi pada upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/Picture2.png 1086 1448 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-14 20:25:242026-09-18 20:38:08Patroli KPH Balangan Perkuat Perlindungan Hutan dan Tekan Ancaman Deforestasi

Patroli Karhutla di Garut Temukan Titik Rawan dan Titik Api, Mitigasi Diperkuat di Lapangan

7 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Garut, Jawa Barat, 7 Agustus 2026 — Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dilakukan di sejumlah wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Selama 5–7 Agustus 2026, tim patroli menyusuri empat desa untuk mengidentifikasi titik rawan kebakaran, mengecek ketersediaan sumber air, serta melakukan penanganan langsung terhadap sejumlah titik api dan bekas kebakaran.

Patroli dilaksanakan oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, bersama Masyarakat Peduli Api (MPA) dan unsur TNI. Kegiatan berlangsung di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan; Desa Cipareun, Kecamatan Cibiuk; Desa Harumansari, Kecamatan Kadungora; serta Desa Karanganyar, Kecamatan Leuwigoong, Kabupaten Garut.

Patroli dilakukan dengan membawa berbagai peralatan pendukung, mulai dari garu, golok, parang, gepyok, jet shooter, pompa air hingga perangkat GPS dan alat dokumentasi. Tim kemudian melakukan pengecekan kondisi lapangan, mengidentifikasi sumber air, memetakan lokasi yang berpotensi terbakar, serta menemukan sejumlah aktivitas pembakaran atau bekas kebakaran di lahan pertanian dan perkebunan.

Di Desa Karamatwangi, tim menemukan tiga titik sumber air yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Namun, patroli juga menemukan sejumlah lokasi rawan akibat pembakaran ladang atau kebun. Di beberapa titik lainnya ditemukan bekas kebakaran dengan luasan sekitar 3 hektare. Tim kemudian melakukan pendekatan kepada pemilik lahan dan penggarap melalui penyuluhan, arahan, dan imbauan agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Sementara itu, di Desa Cipareun, tim menemukan sejumlah area dengan rumput kering yang berpotensi “menjadi bahan bakar ” kebakaran. Salah satu sumber air yang ditemukan memiliki debit kecil sehingga belum dapat dijadikan cadangan untuk pemadaman. Di sejumlah lokasi, tim melakukan upaya mitigasi melalui pembuatan sekat bakar, sementara terhadap lahan yang ditemukan memiliki bekas kebakaran dilakukan penyuluhan dan peringatan.

Kondisi serupa ditemukan di Desa Karanganyar. Beberapa titik rawan berada di kawasan hutan bambu dengan serasah yang sangat kering. Kondisi tersebut meningkatkan potensi penyebaran api sehingga anggota MPA melakukan pembuatan sekat bakar sebagai langkah pencegahan. Tim juga menemukan bahwa sumber air di wilayah tersebut memiliki debit kecil dan tidak dapat diandalkan untuk pemadaman apabila terjadi kebakaran.

Di Desa Harumansari, patroli menemukan sumber air Mata Air Cinari dengan debit yang dinilai mencukupi untuk dimanfaatkan saat terjadi kebakaran. Namun, tim juga menemukan sejumlah bekas pembakaran lahan serta titik api. Penanganan dilakukan melalui sosialisasi dan imbauan kepada pemilik lahan, disertai pemadaman api. Salah satu pemadaman dilakukan pada area sekitar 0,2 hektare. Warga yang ditemui juga menyampaikan kesanggupan untuk tidak melakukan pembakaran lahan.

Hasil patroli menunjukkan bahwa tantangan pencegahan karhutla tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat. Laporan mencatat masih adanya masyarakat yang belum memahami dampak ekonomi dan ekologis kebakaran hutan dan lahan, sementara sebagian masih menggunakan pembakaran sebagai bagian dari pengolahan lahan pertanian. Di sisi lain, kondisi semak belukar, hutan bambu, cuaca panas, serta bahan bakar yang kering turut meningkatkan potensi terjadinya kebakaran.

Karena itu, pendekatan yang dilakukan selama patroli tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga sosialisasi, penyuluhan, imbauan, pembuatan sekat bakar, dan pemadaman ketika ditemukan api. Pendekatan persuasif menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan kebakaran dapat dilakukan sejak dari tingkat lahan.

Dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan tim melakukan patroli langsung di area dengan vegetasi kering dan kawasan bambu, serta melakukan pemadaman di lokasi yang ditemukan masih terdapat api. Di beberapa lokasi, anggota MPA bersama unsur terkait tampak melakukan pengecekan kondisi lahan dan sumber air secara langsung.

Ke depan, penguatan kesiapsiagaan masih diperlukan, termasuk dukungan sarana seperti senter dan alat komunikasi handy talky (HT) untuk memudahkan koordinasi ketika terjadi kebakaran, terutama dalam penanganan pada malam hari. Patroli ini menjadi bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan di tingkat tapak sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan sejak dini.

 

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/WhatsApp-Image-2026-09-21-at-15.27.18.jpeg 480 640 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-07 20:20:212026-09-22 20:21:39Patroli Karhutla di Garut Temukan Titik Rawan dan Titik Api, Mitigasi Diperkuat di Lapangan

Perkuat Tata Kelola Safeguard REDD+, Pemerintah Daerah dari 12 Provinsi Ikuti Workshop SISREDD+ dan ESMS BPDLH

6 Agustus 2026/in Liputan /by Admin PCC

Jakarta, 6 Agustus 2026 — Upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memastikan pelaksanaan program REDD+ yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan terus dilakukan. Salah satunya melalui workshop “Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Identifikasi Alat Penilai Pelaksanaan Safeguard (APPS) SISREDD+ dan Kepatuhan Safeguard BPDLH dalam Implementasi Program Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2”, yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 di Hotel Kimaya Slipi Jakarta.

Kegiatan ini mempertemukan 36 peserta dari 12 provinsi penerima alokasi RBP GCF Output 2, yakni Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Turut terlibat pula lima lembaga perantara, yaitu Yayasan Penabulu, Kemitraan, KKI Warsi, Yayasan Aku Rimba Indonesia, dan Relung Indonesia.

Workshop ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan penerapan Sistem Informasi Safeguard REDD+ (SISREDD+) dengan Environmental and Social Management System (ESMS) BPDLH, khususnya dalam implementasi RBP GCF Output 2. Penyelarasan tersebut menjadi penting karena pemerintah daerah tidak hanya dituntut memenuhi indikator safeguard REDD+, tetapi juga harus mampu melakukan penapisan risiko lingkungan dan sosial, menyusun langkah mitigasi, menyiapkan bukti pelaksanaan atau Means of Verification (MoV), serta memastikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) diterapkan dalam program.

Menyatukan pemahaman tentang safeguard REDD+ dan BPDLH

Selama tiga hari, peserta mendapatkan pembekalan mulai dari konsep dasar safeguard REDD+, kebijakan perdagangan karbon sektor kehutanan, penggunaan APPS dalam SISREDD+, hingga penerapan 12 IEF’s Safeguard Principles (ISP) BPDLH.

Pada hari pertama, pembahasan diawali dengan sosialisasi Permenhut No. 6 Tahun 2026 mengenai tata cara perdagangan karbon sektor kehutanan melalui offset emisi GRK sebagai turunan dari Perpres 110/2025. Peserta kemudian memperdalam konsep REDD+ dan tujuh Cancun Safeguards, termasuk bagaimana pemenuhannya dinilai melalui APPS pada platform SISREDD+ serta bagaimana mekanisme aspirasi masyarakat terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya menyelaraskan 12 prinsip perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH dengan SISREDD+. Penyelarasan difokuskan pada aspek hukum, sosial, dan lingkungan agar pelaksanaan program dapat berjalan transparan, menjaga integritas karbon, sekaligus menghindari beban pelaporan ganda bagi pemerintah daerah.

Pengalaman implementasi BioCF-ISFL di Provinsi Jambi turut menjadi pembelajaran bagi peserta. Praktik di Jambi menunjukkan bagaimana kelembagaan safeguard dapat diperkuat hingga tingkat tapak, termasuk pelaksanaan FPIC/PADIATAPA dengan dukungan 230 desa, mekanisme FGRM multi-kanal, serta penguatan legalitas pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan penetapan lokasi Hutan Adat.

Dari teori menuju praktik pengisian APPS

Memasuki hari kedua, peserta diarahkan pada aspek yang lebih teknis, khususnya pengisian data pada SISREDD+. Materi mencakup alur pengunggahan data, penyiapan dokumen pendukung, penetapan baseline, pemetaan sumber pendanaan, hingga identifikasi dokumen hukum dan administrasi yang diperlukan.

Peserta juga mempelajari pembagian peran antara Administrator Sistem, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan akun dan akses, dengan Tim Database, yang berperan dalam pengumpulan dan pemeliharaan dokumen pendukung.

Sesi berikutnya membahas penyusunan Ringkasan Informasi Pelaksanaan Safeguard (RIPS) tingkat subnasional. Melalui diskusi kelompok dan presentasi, perwakilan provinsi mulai memetakan dokumen hukum serta instrumen safeguard yang telah tersedia sekaligus mengidentifikasi kebutuhan data yang masih harus dilengkapi.

Proses ini juga membuka ruang bagi peserta untuk mendiskusikan tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah, termasuk koordinasi antarinstansi dan proses memperoleh dokumen atau data yang bersifat sensitif.

GEDSI dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting

Pada hari ketiga, fokus kegiatan bergeser pada penerapan 12 ISP BPDLH, penapisan risiko lingkungan dan sosial, serta validasi dokumen bukti pelaksanaan.

Salah satu penekanan utama adalah pengarusutamaan GEDSI melalui ISP 12. Peserta diajak memahami bahwa prinsip GEDSI bukan sekadar memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang, tetapi memastikan adanya keadilan melalui penyesuaian dukungan berdasarkan kebutuhan kelompok rentan.

Pembahasan menggunakan empat pilar Analisis AKPM, yaitu akses, partisipasi bermakna, kontrol atau kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta distribusi manfaat. Dalam kerangka ESMS BPDLH, GEDSI ditempatkan sebagai isu lintas sektor yang terintegrasi dengan ISP 1–11, termasuk untuk memitigasi risiko eksklusi kelompok rentan, dominasi elite lokal, dan potensi kekerasan berbasis gender.

Peserta kemudian melakukan praktik penyelarasan dokumen MoV SISREDD+ dan ISP BPDLH, mulai dari dokumen legalitas dan perencanaan, AMDAL/UKL-UPL, FPIC/PADIATAPA, daftar hadir terpilah gender dan disabilitas, SOP keselamatan kerja dan bukti APD, hingga data MRV dan foto geotagging. Simulasi dilakukan antara lain melalui studi kasus Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) Desa Lambosir serta pemetaan rencana kerja berbasis hasil di sejumlah provinsi penerima.

Pemahaman peserta meningkat signifikan

Efektivitas pelatihan juga diukur melalui Pre-Test dan Post-Test yang diikuti 29 peserta dengan 15 soal pilihan ganda terstandar.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sangat signifikan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 14,21 menjadi 14,93 dari skor maksimal 15, atau naik 0,72 poin (5,1 persen).

Yang paling menonjol, jumlah peserta yang memperoleh nilai sempurna 15/15 meningkat dari 10 orang (34,5 persen) pada Pre-Test menjadi 27 orang (93,1 persen) pada Post-Test. Sementara itu, peserta dengan nilai 13 yang sebelumnya berjumlah empat orang tidak lagi ditemukan pada Post-Test.

Capaian tersebut tersebar di hampir seluruh wilayah peserta. 11 dari 12 provinsi mencapai rata-rata Post-Test 15/15, sementara Papua Barat Daya meningkat dari rata-rata 13,00 menjadi 14,50. Sulawesi Utara bahkan mempertahankan capaian sempurna dari Pre-Test hingga Post-Test.

Hasil ini memperlihatkan bahwa penguatan kapasitas tidak hanya berlangsung pada tingkat pemahaman konseptual, tetapi juga berhasil meningkatkan kesiapan peserta dalam memahami instrumen APPS SISREDD+ dan prinsip safeguard BPDLH. Laporan evaluasi menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas berlangsung merata di seluruh provinsi, dengan 93,1 persen peserta berhasil mencapai skor sempurna pada Post-Test.

Peserta menilai materi aplikatif dan relevan

Selain evaluasi kuantitatif, peserta memberikan umpan balik secara anonim melalui metode Metoplan. Secara umum, peserta mengapresiasi materi yang dinilai komprehensif dan aplikatif, terutama dalam membantu daerah menyelaraskan dokumen APPS dengan kepatuhan BPDLH.

Kualitas narasumber dan fasilitator dari Kementerian Kehutanan, BPDLH, serta tenaga ahli juga mendapatkan apresiasi karena dinilai menguasai materi dan mampu memberikan pendampingan praktik secara komunikatif. Metode pembelajaran yang menggabungkan pemaparan teori, kerja kelompok, simulasi penapisan risiko, dan presentasi antarprovinsi turut membuat proses belajar berlangsung interaktif.

Meski demikian, peserta juga memberikan sejumlah masukan untuk pelaksanaan berikutnya. Salah satunya adalah kebutuhan waktu yang lebih panjang untuk sesi praktikum penapisan risiko dan penyusunan MoV. Peserta mengusulkan agar workshop berikutnya dapat berlangsung selama empat hari dan dilengkapi sesi konsultasi atau klinik pendampingan yang lebih intensif.

Tidak berhenti di ruang pelatihan

Workshop ini kemudian ditindaklanjuti melalui Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disepakati bersama oleh 12 pemerintah provinsi dan lembaga penyedia.

Tahap awal diarahkan pada pembentukan dan legalisasi tim penulis Summary Safeguard daerah melalui SK Kepala Dinas/Gubernur. Selanjutnya, pemerintah daerah akan melakukan pengumpulan, kompilasi, dan digitalisasi dokumen MoV APPS dan ISP BPDLH.

Pada September 2026, agenda dilanjutkan dengan klinik pendampingan daring (online coaching) untuk finalisasi APPS dan penapisan risiko. Seluruh proses ditargetkan berujung pada finalisasi serta pengunggahan resmi dokumen Summary Safeguard dan data APPS ke portal SISREDD+ pada akhir September 2026.

Rangkaian kegiatan tiga hari ini menunjukkan bahwa penguatan safeguard bukan sekadar pemenuhan administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola program REDD+ yang kredibel. Dengan semakin kuatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, menyiapkan bukti pelaksanaan, menerapkan prinsip inklusi, serta mengelola data safeguard, implementasi RBP GCF Output 2 diharapkan dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Workshop yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 tersebut dinilai telah memenuhi target yang ditetapkan dalam TOR, sekaligus menghasilkan peningkatan kapasitas peserta yang terukur melalui capaian rata-rata Post-Test 14,93/15,00 dan 93,1 persen peserta memperoleh nilai sempurna.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/Agustus-2026-Pelatihan-SIS-REDD-2-scaled.jpg 1440 2560 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-08-06 09:11:062026-09-15 16:21:28Perkuat Tata Kelola Safeguard REDD+, Pemerintah Daerah dari 12 Provinsi Ikuti Workshop SISREDD+ dan ESMS BPDLH

Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla, DLHK Riau Tingkatkan Kapasitas MPA dan MTB di Desa Aliantan

16 Juli 2026/in Liputan /by Admin PCC

ROKAN HULU, 16 Juli 2026 — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuntut kesiapsiagaan terstruktur, cepat, dan terkoordinasi langsung dari lini terdepan di tingkat tapak. Pada Kamis, 16 Juli 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau melalui dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2 menggelar pelatihan dan simulasi peningkatan kapasitas penanggulangan karhutla di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu. Agenda ini difokuskan untuk menggembleng kesiapan Masyarakat Peduli Api (MPA) bersama Masyarakat Tanggap Bencana (MTB) sebagai garda pertama pencegahan bencana asap di wilayah rawan tersebut.

Pelatihan dibuka dengan pendalaman teori dasar manajemen karhutla, pengenalan sistem peringatan dini, serta pembacaan arah angin dan perilaku api di berbagai tipe tutupan vegetasi. Para peserta dibekali pemahaman mendalam terkait pentingnya deteksi titik panas (hotspot) secara cepat serta prosedur standar pelaporan berjenjang ke UPT KPH dan posko siaga provinsi. Pengetahuan ini ditekankan agar tindakan mitigasi awal dapat segera dieksekusi sebelum api meluas tak terkendali.

Memasuki sesi lapangan, suasana semakin intens saat para relawan MPA dan MTB terjun langsung mengikuti simulasi skenario pemadaman basah. Peserta dilatih mengoperasikan mesin pompa jinjing berkekuatan tinggi, menyambung dan menggelar rangkaian selang secara taktis menembus vegetasi lebat, hingga mengamankan pasokan sumber air di lapangan. Selain teknik semburan langsung ke lidah api, instruktur dari DLHK Riau juga menekankan teknik pembuatan sekat bakar manual (firebreak) serta pendinginan tuntas (mopping up) guna memastikan bara tersembunyi benar-benar padam tanpa sisa.

Sinergi antara DLHK Provinsi Riau, jajaran KPH, dan unsur masyarakat di Desa Aliantan ini menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat bertumpu pada intervensi sesaat, melainkan pada kemandirian masyarakat lokal yang terlatih dan solid. Penguatan kapasitas ini tidak hanya meminimalkan risiko kerugian ekologis dan ekonomi warga desa, tetapi juga menjadi bukti komitmen berkelanjutan dalam menjaga cadangan karbon hutan Riau sesuai target kerangka kerja REDD+.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/16Juli.png 720 1280 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-07-16 09:08:212026-09-17 09:13:56Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla, DLHK Riau Tingkatkan Kapasitas MPA dan MTB di Desa Aliantan

Dua Air Terjun dan Kekayaan Hutan Pangkalan Kapas: Potensi Alam yang Bisa Menggerakkan Ekonomi Desa

13 Juli 2026/in Liputan /by Admin PCC

Kampar Kiri Hulu, Riau, Juli 2026 – Di balik tutupan hutan Desa Pangkalan Kapas, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, tersimpan potensi alam yang menarik untuk dikembangkan. Dua air terjun, sumber air yang masih dimanfaatkan masyarakat, sungai dengan peluang wisata alam, hingga beragam hasil hutan bukan kayu menjadi bagian dari kekayaan kawasan yang selama ini dekat dengan kehidupan warga.

Potensi tersebut mulai dipetakan melalui kegiatan identifikasi sumber daya alam di areal kelola Kelompok Tani Hutan (KTH) Laksamana Urai Kapas. Selama enam hari, pada 7–12 Juli 2026, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri bersama pendamping dari desa melakukan penelusuran lapangan untuk mengenali kekayaan kawasan sekaligus melihat peluang pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Kegiatan yang melibatkan delapan orang, terdiri dari tiga personel KPH dan lima pendamping dari desa, ini merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2. Tujuannya bukan sekadar mencatat apa saja yang tumbuh dan tersedia di dalam hutan, tetapi juga mengumpulkan informasi yang dapat menjadi dasar pengelolaan Perhutanan Sosial dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi lokal.

Menemukan potensi di balik kawasan hutan

Penelusuran dimulai dengan koordinasi bersama Pemerintah Desa Pangkalan Kapas melalui Sekretaris Desa. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman mengenai tujuan kegiatan, kondisi wilayah, serta keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam proses identifikasi.

Setelah melakukan briefing dan pembagian tugas, tim bersama masyarakat yang memahami kondisi kawasan mulai menyusuri sejumlah lokasi. Pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan langsung, wawancara dengan masyarakat, pencatatan temuan, dokumentasi, hingga pengambilan titik koordinat untuk membangun basis data potensi kawasan.

Dari proses tersebut, tim menemukan beragam potensi yang mencakup jasa lingkungan, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Hasil Hutan Kayu (HHK), serta keanekaragaman flora.

Salah satu temuan yang menarik adalah keberadaan Air Terjun Batu Murai I dan Air Terjun Batu Murai II. Keduanya memiliki lingkungan yang masih alami, tutupan vegetasi yang relatif baik, serta kualitas air yang masih terjaga. Bentang alam di sekitar air terjun juga menyimpan daya tarik yang berpeluang dikembangkan sebagai destinasi ekowisata.

Potensi ini tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi melalui wisata berbasis lingkungan. Tentunya, pengembangan tersebut perlu direncanakan dengan memperhatikan daya dukung kawasan, perlindungan ekosistem, dan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama.

Sungai, sumber air, dan kearifan lokal

Selain air terjun, tim juga mengidentifikasi keberadaan sumber air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih rumah tangga dan aktivitas sehari-hari.

Keberadaan sumber air tersebut menunjukkan pentingnya kawasan hutan dalam menjaga fungsi daerah tangkapan air. Hutan tidak hanya menyediakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara langsung, tetapi juga menjaga ketersediaan air yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara itu, sungai yang ditemukan di kawasan tersebut memiliki peluang pemanfaatan lain. Selain berpotensi dikembangkan sebagai lokasi wisata alam atau camping ground, sungai juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ikan larangan, sebuah bentuk konservasi sumber daya perairan yang berangkat dari kearifan lokal masyarakat.

Jika dikelola dengan baik, kedua potensi ini dapat saling mendukung. Sungai tetap terjaga sebagai bagian dari ekosistem perairan, sementara masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan aktivitas wisata dan pemanfaatan jasa lingkungan yang memberikan nilai ekonomi.

Di sinilah pentingnya pengelolaan kawasan secara bijaksana. Potensi wisata tidak boleh justru mengurangi kualitas lingkungan yang menjadi daya tarik utamanya.

Dari rotan hingga gaharu, hutan juga menyimpan peluang usaha

Kekayaan Desa Pangkalan Kapas tidak berhenti pada potensi wisata alam. Hasil identifikasi juga mencatat beragam komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai sumber penghidupan masyarakat.

Beberapa di antaranya adalah bambu, durian, manggis, karet, rotan, rotan manau, pinang hutan, umbut baih, tampui, tampui tungau, pasak bumi, pinang, gaharu, kakao, langsat, dan sereh wangi.

Masing-masing memiliki karakteristik dan peluang pemanfaatan yang berbeda. Bambu dan rotan, misalnya, dapat menjadi bahan baku kerajinan. Durian, manggis, kakao, langsat, pinang, dan karet berpeluang dikembangkan melalui sistem agroforestri yang menggabungkan tanaman produktif dengan upaya mempertahankan tutupan vegetasi.

Gaharu juga menjadi salah satu komoditas bernilai ekonomi yang tercatat dalam identifikasi. Namun, pemanfaatannya memerlukan pendekatan konservasi agar keberadaannya tetap terjaga. Sementara itu, sereh wangi berpotensi dikembangkan sebagai tanaman penghasil minyak atsiri yang dapat menjadi alternatif usaha masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Berbagai potensi tersebut memberikan gambaran bahwa hutan memiliki peluang ekonomi yang lebih luas daripada sekadar pemanfaatan kayu. Dengan pengelolaan yang tepat, hasil hutan bukan kayu dapat dikembangkan menjadi komoditas produktif yang memberikan nilai tambah bagi kelompok dan masyarakat desa.

Tim juga mencatat sejumlah jenis flora lokal, antara lain Tumbutun, Tae, Jambu Anggur, Pikang, Tempayang, Bangan, Bangkung, Libek Limbek, Bumbung, Ubar, Tempening, Meranti, Meranti Ambai, Medang, Pitatal, Angau, Kempas, Kolin, dan Terentang.

Pada aspek hasil hutan kayu, tegakan yang ditemukan didominasi oleh jenis Tempayang, Tempening, dan Meranti. Keberadaan vegetasi tersebut memiliki fungsi ekologis penting, mulai dari penyimpanan karbon, perlindungan tata air, pengendalian erosi, hingga menjaga keseimbangan ekosistem.

Karena itu, seluruh potensi yang ditemukan perlu dikelola dengan mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan, bukan semata-mata nilai ekonominya.

Data lapangan menjadi langkah awal pengelolaan berkelanjutan

Seluruh hasil penelusuran lapangan telah didokumentasikan melalui catatan pengamatan, foto, data koordinat, dan daftar potensi yang ditemukan. Data ini akan diolah dan diverifikasi oleh UPT KPH Kampar Kiri untuk menjadi basis data awal atau baseline pengelolaan kawasan.

Selanjutnya, data tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pengembangan usaha Perhutanan Sosial, serta program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Inventarisasi lanjutan juga direncanakan pada sejumlah lokasi strategis agar informasi mengenai kondisi, persebaran, dan peluang pengembangan potensi dapat diperoleh secara lebih rinci.

Koordinasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya juga akan terus diperkuat. Pendampingan kepada masyarakat diarahkan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan usaha yang tetap mengedepankan prinsip konservasi.

Bagi Desa Pangkalan Kapas, kekayaan hutan yang telah teridentifikasi merupakan modal penting untuk merancang masa depan pengelolaan kawasan. Air terjun yang berpotensi menjadi tujuan wisata, sungai yang menyimpan peluang ekonomi, sumber air yang menopang kehidupan, serta beragam hasil hutan bukan kayu menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk memperoleh manfaat dari hutan.

Tantangannya adalah memastikan semua potensi tersebut dapat dikelola dengan bijak. Sebab, hutan yang lestari bukan hanya menjaga kekayaan alam hari ini, tetapi juga memastikan masyarakat tetap dapat merasakan manfaatnya pada masa mendatang.

https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/11/Forest-Waterfall-Gathering.png 1086 1448 Admin PCC https://carbonconnect.penabulufoundation.org/wp-content/uploads/2026/09/logo-carbon-connect-1.png Admin PCC2026-07-13 15:02:102026-11-19 15:04:11Dua Air Terjun dan Kekayaan Hutan Pangkalan Kapas: Potensi Alam yang Bisa Menggerakkan Ekonomi Desa
Page 1 of 41234
  • BERANDA
  • PROFIL
    • Penabulu
    • Latar
    • Sistem
  • PROGRAM
    • Program Berjalan
    • Program Lalu
  • DOKUMENTASI
    • Kajian dan Laporan
    • Liputan Kegiatan
    • Panduan dan Modul
    • Berita Media
  • KONTAK

Berita Media

  • Memperkuat Pengelolaan Sampah Organik Menuju Desa Tangguh Iklim
  • Pemprov PBD terapkan skema jual beli karbon optimalkan potensi hutan
  • Temui Menteri LHK, Gubernur Riau Bahas RPB REDD+ sebagai Skema Pendanaan Lingkungan
Berita selengkapnya

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=jscKBSRaCO8&t

HUBUNGI KAMI

Jl. Dukuh Patra II No.76, RT.1/RW.13, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870

t: (021) 38825484
e: info@penabulu.id

© 2026 Penabulu Carbon Connect
  • Bagian dari Penabulu Foundation
Scroll to top Scroll to top Scroll to top