Archive for category: Liputan

Kapuas, Juni 2026 — Upaya perlindungan dan pengamanan hutan terus diperkuat melalui kegiatan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan di wilayah UPT KPHP Kapuas Hulu Unit X dan XII, yang dilaksanakan pada 2–4 Juni 2026 dengan dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Kegiatan ini menyasar wilayah kelola UPT KPHP Kapuas Hulu, khususnya Desa Katunjung dan Desa Durung Koram, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas.

Patroli dilaksanakan oleh tim lapangan bersama UPT KPHP Kapuas Hulu Unit X dan XII untuk mencegah illegal logging, perambahan kawasan, dan kebakaran hutan, sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap kondisi kawasan serta membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hutan. Pelaksanaan patroli dilakukan melalui pemantauan langsung di lapangan, pemeriksaan titik-titik rawan, pengumpulan informasi dari masyarakat, serta koordinasi dengan aparat dan pemerintah desa.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan secara umum masih relatif aman dan terkendali. Tim tidak menemukan indikasi aktivitas ilegal yang menonjol seperti penebangan liar, perambahan kawasan, maupun pembukaan lahan tanpa izin. Meski demikian, sejumlah jalur akses yang berpotensi menjadi titik rawan tetap perlu mendapatkan pengawasan secara berkala. Tim juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah aktivitas yang dapat mengganggu kelestarian kawasan hutan.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi antara UPT KPHP Kapuas Hulu, pemerintah desa, aparat, dan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan. Ke depan, patroli direkomendasikan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, disertai peningkatan pemahaman masyarakat, pemantauan titik rawan, serta kolaborasi pengawasan agar perlindungan hutan dapat berjalan lebih efektif dan berkesinambungan.

Fasilitasi Penguatan/Pembentukan dan Pelatihan MPA 29 / 04 / 2026

Katingan, 29 April 2026 — Upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) perlu dimulai dari masyarakat yang berada paling dekat dengan wilayah rawan kebakaran. Untuk memperkuat peran tersebut, UPT KPHP Katingan Hilir Unit XXX melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pembentukan/Penguatan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Galinggang, Kecamatan Kamipang, Kabupaten Katingan, pada 28–29 April 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Galinggang ini diikuti oleh 30 peserta, yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat Desa Galinggang. Kegiatan menghadirkan Alwindra, S.Hut. dari UPT KPHP Katingan Hilir Unit XXX serta Irwan dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan sebagai narasumber.

Kegiatan dilaksanakan untuk memberikan pembekalan teknis sekaligus memperkuat kemandirian dan kapasitas masyarakat dalam mendukung upaya pengendalian karhutla. Peserta diharapkan memahami berbagai jenis kebakaran serta teknik pemadaman dini, baik menggunakan peralatan manual maupun peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Selain pembekalan, kegiatan juga menjadi ruang bagi peserta untuk berdiskusi mengenai peran MPA setelah terbentuk, tindak lanjut pembinaan dan pemantauan oleh KPHP, serta teknik pemadaman ketika menghadapi kondisi angin kencang. Dari diskusi tersebut dijelaskan bahwa MPA memiliki sejumlah peran penting, antara lain mencegah kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemadaman sedini mungkin ketika menemukan sumber api, memberikan informasi kejadian karhutla, meningkatkan kesadaran masyarakat, melakukan penyuluhan, serta melaksanakan pertemuan rutin untuk memperkuat organisasi.

Dalam kegiatan tersebut juga dijelaskan bahwa MPA binaan UPT KPHP Katingan Hilir akan mendapatkan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kinerja setiap tahun. Sementara itu, untuk menghadapi kebakaran di lapangan, peserta diperkenalkan dengan beberapa metode pemadaman, yaitu flanking attack atau pemadaman dari sisi/samping api, indirect attack dengan membuat sekat bakar atau garis pertahanan, serta pincer attack atau metode menjepit dari kedua sisi api.

Hasil diskusi juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi, guna mendukung pelaksanaan tugas MPA. Di sisi lain, MPA Desa Galinggang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai jenis kebakaran dan teknik pemadaman dini, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ancaman karhutla.

Keberadaan MPA juga diharapkan dapat memperkuat deteksi dan respons awal terhadap kebakaran, termasuk menyampaikan informasi kejadian karhutla, menyebarluaskan informasi tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta melakukan sosialisasi bersama para pihak terkait.

Melalui kegiatan ini, pembentukan dan penguatan MPA Desa Galinggang menjadi salah satu langkah untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi karhutla. Masyarakat tidak hanya dibekali pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk memiliki peran aktif dalam mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan melakukan penanganan awal kebakaran hutan dan lahan.

Jakarta, 15 Maret 2026 — Pengelolaan hutan yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan yang kuat dan dapat diterapkan di lapangan. Karena itu, kualitas dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) berjalan terarah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Upaya memperkuat kualitas perencanaan tersebut dilakukan melalui kegiatan Penilaian dan Pengesahan Dokumen RPHJP KPH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 yang berlangsung pada 8–15 Maret 2026 di Hotel Santika Premiere Slipi dan Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta.  Sebanyak 20 unit KPH difasilitasi untuk mempresentasikan dokumen RPHJP di hadapan tim penilai dari Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan (BRPH), Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan. Proses tersebut melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Tim RBP Kalteng Yayasan Penabulu, serta berbagai UPT KPH di Kalimantan Tengah.

Dalam setiap sesi, masing-masing KPH memaparkan substansi RPHJP yang telah disusun. Pembahasan mencakup aspek tata hutan, rencana pengelolaan, serta kesesuaian dokumen dengan regulasi yang berlaku. Paparan tersebut kemudian mendapat tanggapan dari tim penilai dan penanggap di lingkungan Kementerian Kehutanan. Proses penilaian tidak berhenti pada pemberian catatan. Tim penilai memberikan masukan teknis, melakukan klarifikasi terhadap data dan informasi yang disampaikan, serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk masing-masing dokumen. Diskusi berlangsung secara interaktif sehingga peserta dari setiap KPH dapat langsung merespons berbagai hal yang perlu diperjelas atau disempurnakan.

Tahap berikutnya dilanjutkan melalui coaching clinic selama dua hari. Pendampingan ini difokuskan pada perbaikan dokumen berdasarkan hasil penilaian, penyempurnaan struktur dan substansi, serta penyesuaian dengan sistem Si-RPHJP. Tim teknis dari Direktorat BRPH bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pendampingan secara intensif selama proses tersebut.

Rangkaian proses ini menghasilkan catatan penilaian dan rekomendasi teknis yang menjadi dasar bagi KPH untuk memperbaiki dokumen masing-masing. Dari kegiatan tersebut, kualitas dokumen RPHJP diperkuat melalui proses review, pendampingan, dan penyempurnaan sesuai arahan tim penilai.

Namun, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi sejumlah tantangan. Dari 33 unit KPH di Kalimantan Tengah, baru 20 unit yang dapat difasilitasi dalam kegiatan ini. Keterbatasan kapasitas tim Kementerian Kehutanan dan kesiapan masing-masing KPH menjadi salah satu faktor yang memengaruhi cakupan pelaksanaan. Selain itu, beberapa perbaikan membutuhkan data terbaru yang tersedia di tingkat Kementerian Kehutanan, tetapi belum dimiliki oleh KPH.

Perubahan aturan penyusunan RPHJP yang mulai diterapkan pada 1 April 2026 juga menjadi perhatian. Unit KPH yang belum melakukan ekspose perlu menyesuaikan dokumennya dengan ketentuan terbaru. Kondisi ini membuat koordinasi dan pendampingan menjadi penting agar proses penyusunan tetap berjalan sesuai perkembangan kebijakan.

Setelah kegiatan berlangsung, setiap KPH diharapkan segera menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi hasil penilaian. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan memantau perkembangan perbaikan dokumen, sementara pendampingan lanjutan diperlukan hingga dokumen memperoleh pengesahan resmi. Integrasi dengan sistem Si-RPHJP juga menjadi bagian dari tindak lanjut yang perlu diperkuat.

Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, unit-unit KPH, serta Tim RBP Kalteng Yayasan Penabulu. Pelaksanaannya merupakan bagian dari Program RBP REDD+ GCF Output 2, yang didukung BPDLH melalui Lemtara – Yayasan Penabulu.

Pada akhirnya, penyempurnaan RPHJP bukan sekadar proses memenuhi persyaratan dokumen. Rencana yang disusun menjadi dasar bagi KPH dalam menentukan arah pengelolaan hutan dalam jangka panjang. Dengan proses penilaian, dialog teknis, dan pendampingan yang dilakukan bersama, perencanaan diharapkan semakin mampu menjawab kebutuhan pengelolaan hutan di tingkat tapak sekaligus mendukung agenda pengelolaan hutan berkelanjutan dan penurunan emisi gas rumah kaca.

Palangka Raya, 6 Maret 2026 — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Yayasan PENABULU kembali memperkuat kapasitas teknis daerah dalam penghitungan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui Workshop Perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah Seri 2. Kegiatan yang berlangsung pada 5–6 Maret 2026 di Palangka Raya ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program RBP Green Climate Fund (GCF) Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah, dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan nasional.

Workshop ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan institusi teknis dalam menghitung emisi dari deforestasi, degradasi hutan, dekomposisi gambut, dan kebakaran gambut, sekaligus mengenalkan Uncertainty Analysis sebagai bagian penting dalam penyusunan Forest Reference Level (FRL). Peserta berasal dari Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, 18 Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), Bappeda/Bapperida kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan.

Selama dua hari, peserta tidak hanya mendapatkan paparan metodologi, tetapi juga melakukan praktik pengolahan dan analisis data spasial menggunakan GIS, JERP Toolbox, dan Microsoft Excel. Materi mencakup analisis perubahan tutupan lahan, penghitungan emisi deforestasi dan degradasi, emisi dari gambut dan kebakaran, hingga penerapan Monte Carlo Simulation untuk mengukur ketidakpastian hasil perhitungan.

Salah satu hasil praktik menunjukkan estimasi awal emisi dari perubahan tutupan lahan periode 2011–2020 sekitar 1,9 juta ton CO₂, sebelum memasukkan faktor ketidakpastian. Analisis perubahan tutupan lahan juga menghasilkan sejumlah data penting, antara lain deforestasi sekitar 915 ribu hektare dan degradasi hutan sekitar 132 ribu hektare. Data tersebut menjadi bahan penting untuk memperkuat inventarisasi emisi dan penyusunan baseline emisi daerah.

Workshop juga menekankan pentingnya penggunaan data resmi dan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) agar hasil penghitungan emisi dapat dipertanggungjawabkan. Ke depan, kegiatan akan ditindaklanjuti melalui peningkatan kapasitas SDM kabupaten/kota dan pelatihan teknis tambahan, khususnya terkait penerapan Monte Carlo Simulation.

Melalui kegiatan ini, Kalimantan Tengah diharapkan semakin memiliki kapasitas dan data yang kuat untuk mendukung pengendalian emisi GRK, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta perencanaan pembangunan rendah emisi berbasis data.

Tanah Laut, 26 Januari 2026 — Pengembangan silvopastura di wilayah kerja KPH Tanah Laut, Kalimantan Selatan, terus diperkuat melalui pemberian bantuan ternak kepada kelompok tani hutan (KTH). Kegiatan yang berlangsung pada 26–28 Januari 2026 ini mendapatkan pembiayaan dari Program RBP REDD+ GCF Output 2 melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bersama KPH Tanah Laut dengan melibatkan kelompok tani hutan dan pemerintah desa. Bantuan diberikan kepada KTH Bumi Priangan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Pelaihari, serta KTH Gunung Birah di Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panyipatan.

Dalam pelaksanaannya, KTH Bumi Priangan menerima 10 ekor sapi, sementara KTH Gunung Birah menerima 25 ekor kambing. Bantuan tersebut menjadi bagian dari pengembangan silvopastura yang mengintegrasikan kegiatan peternakan dengan pengelolaan kawasan hutan.

Selain penyerahan bantuan, kegiatan juga mencakup kunjungan lapangan untuk melihat kondisi dan kesiapan kelompok dalam mengembangkan usaha peternakan. Pengembangan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompok, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Bantuan ternak diharapkan dapat dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan manfaat ekonomi bagi anggota kelompok sekaligus tetap mendukung kelestarian hutan di wilayah KPH Tanah Laut.