Archive for category: Berita Media

Sorong (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menerapkan skema kredit dan jual beli karbon dengan mencari sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mengoptimalkan potensi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, di Sorong, Senin, mengatakan potensi hutan di wilayah itu sangat besar dengan tutupan mencapai 89 persen dan tingkat deforestasi yang rendah.

“Potensi ini menjadi modal utama untuk menarik pendanaan iklim,” ujarnya.

Ia menjelaskan, skema kredit dan jual beli karbon menjadi langkah strategis untuk membuka peluang pendanaan di luar APBD. Tujuannya, agar program pelestarian hutan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat.

“Kita tidak bisa berharap APBD karena nilainya kecil. Harus cari sumber lain untuk memanfaatkan potensi hutan,” katanya.

Menurut Julian, inisiatif ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa masyarakat asli Papua hidup di atas kekayaan alam yang melimpah, namun masih banyak yang hidup dalam kemiskinan.

Oleh karena itu, Pemprov PBD mendorong penerapan skema kredit karbon berbasis wilayah yurisdiksi dengan dukungan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.

Sebagai langkah awal, Dinas LHKP telah melaksanakan diskusi bersama mitra potensial untuk membuka peluang pendanaan iklim di wilayah itu.

Kegiatan itu berlangsung di Kabupaten Sorong pada 27 Oktober 2025, dengan fokus pada implementasi skema karbon daerah dan kesiapan teknis di tingkat provinsi.

Julian menyebut salah satu program yang sudah berjalan adalah REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dengan dukungan dana sekitar Rp17 miliar yang dikelola lembaga Penabulu.

“Program ini berlangsung selama satu setengah tahun dan mencakup penyusunan petunjuk teknis serta tahapan implementasi lapangan,” katanya.

Selain REDD+, Dinas LHKP juga menyiapkan strategi menuju “FOLU Net Sink 2030”, yaitu komitmen untuk menurunkan emisi sektor kehutanan dan lahan melalui konservasi serta rehabilitasi hutan.

Menurut dia, upaya ini menjadi bagian dari peta jalan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Kami tidak mau meninggalkan air mata, tetapi menjadikannya mata air lewat kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan,” kata Julian.

Ia menambahkan, perubahan tidak bisa dicapai secara instan dan membutuhkan kerja keras lintas pihak.

“Kita harus bekerja perlahan tapi pasti. Targetnya, dalam 5-10 tahun ke depan masyarakat adat bisa benar-benar sejahtera karena hutan,” ujarnya.

Sumber: https://papuatengah.antaranews.com/berita/73997/pemprov-pbd-terapkan-skema-jual-beli-karbon-optimalkan-potensi-hutan

PALANGKA RAYA – Program Result-Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD)+ Green Climate Fund (GCF) output 2 yang merupakan proyek untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, merehabilitasi hutan yang rusak, serta memberdayakan masyarakat guna mengurangi kemiskinan. Dan selain daripada itu proyek ini berfokus pada peningkatan tata kelola hutan untuk mengatasi deforestasi dan degradasi hutan.

Program ini didanai oleh KLHK dan BPDLH melalui Proyek RBP REDD+ GCF Output 2, periode program 15 Oktober 2024 – 15 Oktober 2027 dengan total dukungan dana sebesar IDR 80.212.859.927,-.

Dengan adanya program tersebut salah satunya plang larangan dari program tersebut yang terpampang di beberapa titik seperti di wilayah kabupaten Kapuas bagian Tengah dan Pulang Pisau.

Akan tetapi program tersebut dianggap mengesampingkan hak masyarakat adat yang sedari nenek moyang secara turun-temurun melakukan kegiatan didalam hutan untuk keperluan dan kebutuhan sehari-hari.

Hal ini ditanggapi oleh Dewan Pengurus Wilayah Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kalimantan Tengah (DPW TBBR Kalteng), Agusta Rachman, S.T. dalam cuitan laman Facebook miliknya.

Dalam postingannya Agusta meminta agar program tersebut dikaji ulang supaya tidak merugikan pihak lain dalam hal ini masyarakat lokal atau masyarakat adat setempat.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat lokal atau masyarakat adat melakukan penebangan hutan ataupun melakukan kegiatan di dalam hutan seperti berladang dan lainnya dengan skala kecil agar tidak di framing sebagai bagian dari perusak hutan. Akan tetapi Ia merujuk pada kegiatan perkebunan atau pertambangan skala besar lah yang merupakan penyumbang terbesar pengrusakan ekosistem lingkungan serta pencemaran.

“Saya harap program ini dikaji ulang agar tidak merugikan penduduk lokal dan pribumi karena bukan masyarakat yang salah dalam merusak hutan tapi kebun dan tambang skala raksasa yang merusaknya akibat dari serakah dampak lingkungan sampai ekosistempun sudah rusak akibat pencemaran dan hutan gundul. Jadi jangan masyarakat yang dikorbankan hanya karena untuk kepentingan pemerintah dan negara karena kami yang lebih mengerti alam Kami” tegas Agusta.

Ia juga menegaskan bahwa hutan adalah supermarket bagi masyarakat adat lokal khususnya masyarakat adat Dayak.

“Karena hutan itu ayah bagi kami dan air itu ibu bagi kami, karena hutan adalah supermarket bagi kami” tegasnya dalam cuitan tersebut.

Agusta meminta agar program ini dapat disosialisasikan dan melibatkan masyarakat adat ataupun masyarakat lokal setempat serta menggandeng unsur-unsur pemangku adat setempat maupun ormas adat dalam mengawasi jalannya program tersebut.

Dalam cuitan kalimat terakhirnya, Agusta memberikan memperingatkan bahwa pihaknya memantau apa yang dilakukan maupun yang dikerjakan.

“Ingat Kami Melihat Yang Kalian Lakukan Jangan Sampai Kami Kembali Jadi Orang Hutan” kecamnya

Pihaknya menyampaikan bahwa sejauh ini dengan berdirinya plang larangan memasuki Kawasan Hutan tersebut menjadikan hak-hak masyarakat lokal ataupun masyarakat adat terkesampingkan, yang dimana sedari dulu secara turun-temurun melakukan kegiatan didalam hutan seperti meramu ataupun menjawet.

Sumber: https://kdk.news/tbbr-kalteng-beri-warning-pemerintah-program-rbp-reddgcf-output-2-dianggap-mengesampingkan-hak-masyarakat-adat/#google_vignette

BANDAR LAMPUNG —– Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy membuka Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) guna mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak (lokal), di Ballroom Hotel Golden Tulip, Rabu (12/2/2025).

Program Komunitas untuk Iklim di Provinsi Lampung ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan Program Pendanaan Result Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation dan Forest Degradation (REDD+) GCF Ouput 2 Provinsi Lampung Tahun 2025.

Membacakan sambutan Pj. Gubernur Lampung Samsudin, Fredy mengatakan bahwa sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Program Kampung Iklim (ProKlim) mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tingkat tapak.

“Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak,” ujarnya.

Fredy menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim mulai dari tahun 2023 bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas.

Ia melanjutkan selama ini masyarakat mengenal Proklim sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK.

“Serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim tidak hanya berbasis tapak atau administratif tetapi saat ini mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Lampung menjadikan Penuruan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai Indikator Kinerja Utama Daerah dalam bidang lingkungan.

Target penurunan Emisi GRK yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung di tahun 2025 adalah (62,79 %) dan sasaran di 2045 adalah (93,17 %).

Fredy menegaskan hal ini menjadi tugas bersama melalui sektor energi, industri, pertanian, kehutanan dan lahan serta sektor limbah-persampahan agar bersama-sama berkomitmen dalam mendukung aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Lampung.

Di Provinsi Lampung sendiri, saat ini ketercapaian proklim dari target 664 Kampung Iklim di tahun 2024, telah terbentuk 68 Kampung Iklim tahun 2023, dan 332 Kampung Iklim Tahun 2024 dengan total hingga saat ini terbentuk 400 Kampung Iklim Tahun 2025.

Fredy mengatakan bahwa hal ini menandakan upaya bersama untuk mendukung mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Ia mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah daerah, Peraih Proklim Utama, Penggiat Proklim di tingkat tapak, para pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat atas komitmen dan kerja sama yang baik dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang memungkinkan acara ini terselenggara dengan baik,” pungkasnya.(Adpim)

Sumber: https://biroadpim.lampungprov.go.id/detail-post/pj-sekdaprov-fredy-buka-sosialisasi-program-kampung-iklim-guna-mendorong-upaya-aksi-adaptasi-dan-mitigasi-perubahan-iklim-di-provinsi-lampung

KERINCI, INDONESIADAILY.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi terkait fase Result Based Payment (RBP) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL). Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah provinsi dalam implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci ini merupakan bagian dari program sosialisasi yang digelar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Fokus utama sosialisasi adalah pengenalan pola pengukuran emisi, skema pembagian manfaat, serta tata cara penyaluran dana insentif berbasis kinerja yang disebut Result Based Payment (RBP). Kegiatan ini menargetkan penurunan emisi sebesar 10 juta ton CO2e dengan insentif sebesar 70 juta USD.

Provinsi Jambi, yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan dan lahan, berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam sekaligus Wakil Ketua SNPMU BioCF, Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., dalam sambutannya pada acara sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci pada 7 Oktober 2024. “Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen penuh untuk melaksanakan konsep REDD+, yang meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan konservasi dan cadangan karbon hutan,” ungkap Subhan.

Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Jambi telah mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahun 2019-2045 ke dalam Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi, diperkuat dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Program BioCF-ISFL merupakan langkah nyata Jambi dalam mencapai target ekonomi hijau dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Bupati Kerinci yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak H. Atmir, S.E., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

“Kami siap bekerja sama dan berharap masyarakat desa di sekitar hutan dapat merasakan manfaat dari program ini,” ujar Atmir.

Sumber: https://www.indonesiadaily.co.id/daerah-update/72013698397/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-rbp-komitmen-implementasi-redd-ditegaskan