Dari Perlindungan Hutan ke Pembangunan Hijau, Papua Barat Daya Perkuat Langkah JREDD+
Sorong, Papua Barat Daya, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Yayasan Penabulu resmi menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung pengembangan dan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) dengan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD). Penandatanganan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Sorong, pada Rabu (14/10), menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya perlindungan hutan, menurunkan emisi dari sektor kehutanan, serta mendorong pembangunan hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Papua Barat Daya memiliki kekayaan hutan dan keanekaragaman hayati yang penting untuk dijaga. Di tengah kebutuhan pembangunan daerah, pendekatan JREDD+ HFLD diharapkan dapat memperkuat tata kelola hutan sekaligus membuka peluang pembiayaan iklim berbasis kinerja bagi daerah yang mampu mempertahankan tutupan hutan dan menekan emisi.
Melalui kesepakatan ini, Yayasan Penabulu akan menjadi mitra strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat kesiapan daerah, tata kelola hutan, pengembangan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV), penerapan safeguards atau langkah perlindungan sosial dan lingkungan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Berbagai aspek tersebut menjadi fondasi penting untuk memastikan implementasi program berjalan secara terukur, transparan, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun standar yang relevan.
Dukungan pengembangan program dan fasilitasi pendanaan turut melibatkan Indonesia Carbon and Biodiversity Alliance (ICBA) melalui skema Architecture for REDD+ Transactions—The REDD+ Environmental Excellence Standard (ART-TREES). Standar ini menyediakan kerangka untuk menilai kinerja program REDD+ melalui proses validasi dan verifikasi, serta mendukung penerbitan unit karbon sesuai persyaratan yang berlaku. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Papua Barat Daya dalam mengakses peluang pembiayaan iklim dan mekanisme perdagangan karbon berbasis hasil yang terverifikasi.
Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu, Eko Komara, menegaskan bahwa mekanisme karbon perlu dipahami lebih luas daripada sekadar instrumen perdagangan. Menurutnya, nilai utama mekanisme ini terletak pada kemampuannya menghubungkan pelestarian lingkungan dengan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Mekanisme karbon bukan sekadar perdagangan, melainkan instrumen untuk menjaga kelestarian hutan, mendorong pembangunan hijau, dan memastikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan lokal di Papua Barat Daya,” ujar Eko Komara.
Ia menekankan bahwa mekanisme karbon juga dapat mendorong perubahan pilihan strategi pembangunan dan praktik bisnis agar semakin berkelanjutan. Dengan demikian, upaya menjaga hutan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari arah pembangunan daerah yang lebih hijau dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menjaga kekayaan alam daerah bagi generasi mendatang. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa pengembangan potensi karbon membutuhkan proses panjang yang harus dijalani melalui persiapan matang, kerja keras, dan kolaborasi berbagai pihak.
“Pengembangan potensi karbon hingga memasuki tahap perdagangan membutuhkan proses panjang, komitmen kuat, kerja keras, dan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Dengan semangat dan tujuan yang sama, saya percaya kita dapat mewujudkan upaya pelestarian hutan dan kekayaan alam Papua Barat Daya demi kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang,” ujar Elisa Kambu.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, mitra teknis, dan pemangku kepentingan lainnya. Kesiapan kelembagaan, ketersediaan data, sistem pemantauan yang kredibel, serta pemenuhan standar lingkungan dan sosial akan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju implementasi JREDD+ HFLD.S
elain kesiapan teknis dan kelembagaan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan dan menjaganya dalam kehidupan sehari-hari perlu ditempatkan sebagai bagian utama dari upaya perlindungan dan pengelolaan hutan.
Ketua ICBA, Rob Raffael Kardinal, menekankan bahwa program perlindungan hutan harus melibatkan masyarakat secara bermakna, termasuk dalam pemantauan potensi hutan dan hasil upaya pelestarian yang mereka lakukan.
“Kunci keberhasilan perlindungan hutan di Papua Barat Daya adalah pelibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal yang setiap hari hidup berdampingan dengan hutan dan menjaganya. Mereka harus menjadi bagian utama dari program ini, termasuk dalam pemantauan potensi hutan dan hasil upaya pelestarian, sehingga manfaat dari menjaga kelestarian lingkungan dapat diketahui dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rob.
Pelibatan masyarakat tersebut penting agar upaya pelestarian tidak hanya berorientasi pada capaian lingkungan, tetapi juga memperhatikan hak, pengetahuan, partisipasi, dan manfaat bagi masyarakat yang bergantung pada hutan. Sistem pemantauan yang baik diharapkan dapat membantu memperlihatkan hasil perlindungan hutan sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program.Ke
rja sama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Yayasan Penabulu, dan ICBA mencerminkan upaya bersama untuk memperkuat fondasi pembangunan hijau di tingkat yurisdiksi. Melalui pendekatan JREDD+ HFLD, perlindungan tutupan hutan diharapkan dapat berjalan seiring dengan penurunan emisi, pelestarian keanekaragaman hayati, penguatan peran masyarakat adat dan lokal, serta pengembangan peluang pembiayaan iklim.
Ke depan, keberhasilan inisiatif ini akan bergantung pada konsistensi komitmen para pihak, kesiapan sistem tata kelola dan pemantauan, serta kemampuan memastikan bahwa manfaat program terdistribusi secara adil. Pengembangan mekanisme karbon perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, bukan semata-mata sebagai upaya menghasilkan unit karbon untuk diperdagangkan.
Dengan kolaborasi yang kuat dan pendekatan yang berpusat pada keberlanjutan, Papua Barat Daya berpeluang memperkuat posisinya dalam upaya menjaga hutan sekaligus membangun masa depan yang lebih hijau, tangguh, dan inklusif bagi masyarakatnya.
