Menggali Potensi Ekonomi Karbon, Kabupaten Bulungan Perkuat Pemahaman Peluang Pendanaan Iklim Daerah
Bulungan, Kalimantan Utara, 24–25 Oktober 2026 — Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan melaksanakan kegiatan Lokakarya Perdagangan Karbon dalam menemukenali peluang dan potensi pendanaan iklim daerah. Memahami lanskap tata kelola karbon menjadi Langkah penting bagi pemerintah daerah untuk mengenali potensi ekonomi karbon sekaligus membuka peluang pendanaan iklim. Pemahaman yang menyeluruh dibutuhkan agar pemerintah daerah dan masyarakat perdesaan tidak hanya sekadar menyaksikan pengembang proyek dari luar daerah bekerja di wilayahnya
Lokakarya yang berlangsung di Kecamatan Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, mempertemukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan serta masyarakat dan Non-Government Organization (NGO). Pemerintah Pusat direpresentasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sedangkan dari Pemerintah Daerah terdiri dari atas perangkat daerah tingkat provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi perencanaan pembangunan, kehutanan, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, perikanan, pemberdayaan masyarakat dan desa, infrastruktur, hingga pendapatan dan investasi daerah. Kegiatan ini juga melibatkan dua BUMD Kabupaten Bulungan, yaitu PT Bulungan Persada Mandiri (Perseroda) dan PT BPR Bank Bulungan (Perseroda). Perwakilan dari NGO dihadiri oleh Yayasan Penabulu, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), InProSuLA, dan lainnya.

Yayasan Penabulu, yang diwakilkan oleh Hariadi Propantoko, memaparkan materi berjudul “Lanskap Tata Kelola Karbon di Indonesia”. Materi ini mengulas kerangka kebijakan karbon nasional secara umum yang saat ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta peraturan-peraturan sektoral yang menjadi turunannya. Pembahasan mencakup perkembangan regulasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK), siklus pengembangan proyek karbon, sistem Monitoring, Reporting, and Verification (MRV), serta aturan perdagangan karbon di sektor kehutanan, limbah, pertanian, serta kelautan dan perikanan.
Pembahasan ini menjadi penting untuk menjadi pemahaman bahwa perdagangan karbon bukan sekadar jual beli unit karbon. Prosesnya panjang, mulai dari penyusunan desain proyek, validasi, registrasi, hingga MRV, yang nantinya akan bermuara pada penerbitan unit karbon dan jual beli unit karbon. Materi juga mengulas aturan sektoral, antara lain Permenhut Nomor 6 Tahun 2026 untuk sektor kehutanan dan Permen LH Nomor 11 Tahun 2026 untuk sektor limbah, PermenKP Nomor 25 Tahun 2025 untuk sektor kelautan dan perikanan, serta Permentan Nomor 18 Tahun 2018 untuk sektor pertanian. Pemahaman terhadap kerangka aturan perdagangan karbon di setiap sektor menjadi penting untuk mengenali mekanisme, aktor dalam kegiatan aksi mitigasi, serta peluang pengembangan aksi mitigasi sesuai dengan karakteristik setiap sektor.
Diskusi juga menyoroti peluang karbon biru, mengingat potensi. Berdasarkan materi kebijakan nasional perdagangan karbon dalam konteks proyek karbon biru Mangrove for Coastal Resilience Project (M4CR) yang dipaparkan oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kabupaten Bulungan memiliki indikasi potensi area proyek karbon biru yang luas. Potensi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui validasi data, kejelasan status dan penguasaan lahan, serta kesesuaian dengan tata ruang dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Fairatmos turut menyampaikan materi mengenai Pengembangan Proyek Karbon di Sektor Kehutanan. Dalam sesi ini, peserta juga mengikuti simulasi penggunaan AtmosCheck, sebuah perangkat untuk melakukan pemeriksaan awal kelayakan proyek karbon, dengan mengidentifikasi potensi dan kesesuaian pengembangan proyek karbon di Kabupaten Bulungan. Simulasi ini memberikan gambaran garis besar untuk pemerintah daerah dalam menilai peluang pengembangan proyek karbon berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan, Ristianto, menekankan pentingnya kesinambungan program dan kolaborasi dengan mitra strategis. Pengembangan potensi daerah perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang terencana, melibatkan berbagai pihak, dan didukung komitmen berkelanjutan, bukan berhenti pada kegiatan sesaat.
Dari sisi perencanaan, Bappeda Litbang menyoroti pentingnya memperjelas mekanisme pembagian manfaat (benefit-sharing mechanism), termasuk bagi masyarakat, Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), dan pemerintah daerah. Kejelasan hak dan kewajiban para pihak, terutama dalam jangka panjang, menjadi bagian penting sebelum pengembangan proyek dilanjutkan.
Sementara itu, Dinas Pertanian turut mengidentifikasi peluang pada subsektor persawahan, perkebunan, dan peternakan, termasuk kemungkinan pengembangan kredit karbon bagi petani. Adapun Dinas Perikanan juga menyoroti potensi karbon biru melalui pendekatan silvofishery yang mengintegrasikan budidaya perikanan dengan ekosistem mangrove.
Dari kalangan akademisi, Diri Adriansyah, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltara), menyampaikan bahwa kampusnya saat ini sedang memperkuat kurikulum dengan fokus pada pengelolaan lahan basah, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan pengelolaan ekosistem dan pelestarian lingkungan. Di sisi lain, dalam pertemuan itu ia juga mempertanyakan seberapa siap daerah untuk memanfaatkan peluang pendanaan karbon yang kini jelas berada di depan mata.
Pembahasan hari kedua diarahkan pada penyusunan rencana tindak lanjut pendanaan iklim daerah. Beberapa kebutuhan yang mengemuka meliputi validasi potensi karbon, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi program ke dalam perencanaan pembangunan, serta kajian terhadap kebutuhan regulasi dan kelembagaan pengelolaan karbon.
Pelibatan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Pengembangan proyek karbon memerlukan tata kelola yang transparan, kejelasan tenurial, dan mekanisme pembagian manfaat yang adil agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi turut berperan dalam pengelolaan potensi karbon di wilayahnya.
Melalui lokakarya ini, Yayasan Penabulu mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam memahami tata kelola karbon dan mengidentifikasi peluang pendanaan iklim. Langkah selanjutnya adalah memastikan potensi yang tersedia dapat dikembangkan melalui perencanaan yang terarah, kolaborasi lintas sektor, dan tata kelola yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Bulungan.
Untuk itu, lokakarya merekomendasikan lima prioritas tindak lanjut: membangun mekanisme koordinasi antarpemangku kepentingan; memperjelas kewenangan dan regulasi; menyiapkan data dan potensi karbon; menyusun rencana aksi dan studi kelayakan; serta menjajaki kemitraan dan pembagian manfaat. Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi dasar pengembangan karbon yang mendukung pembangunan rendah karbon secara berkelanjutan.



Sorong, Papua Barat Daya, 14 Oktober 2026 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Yayasan Penabulu resmi menandatangani Kesepakatan Bersama untuk mendukung pengembangan dan implementasi Jurisdictional REDD+ (JREDD+) dengan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD). Penandatanganan yang berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Sorong, pada Rabu (14/10), menjadi langkah strategis untuk memperkuat upaya perlindungan hutan, menurunkan emisi dari sektor kehutanan, serta mendorong pembangunan hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

