Archive for month: Oktober, 2024

Bappeda Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi RBP, Komitmen Implementasi REDD+ Ditegaskan

/in /by
Foto bersama saat acara Bappeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi terkait fase Result Based Payment (RBP) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL). (Kominfo Jambi/Indonesiadaily.co.id)

Foto bersama saat acara Bappeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi terkait fase Result Based Payment (RBP) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL). (Kominfo Jambi/Indonesiadaily.co.id)

KERINCI, INDONESIADAILY.CO.ID – Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi menggelar sosialisasi terkait fase Result Based Payment (RBP) Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes (BioCF-ISFL). Sosialisasi ini menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah provinsi dalam implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) yang bertujuan mengurangi emisi karbon melalui pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pemerintah Kabupaten Kerinci ini merupakan bagian dari program sosialisasi yang digelar di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Fokus utama sosialisasi adalah pengenalan pola pengukuran emisi, skema pembagian manfaat, serta tata cara penyaluran dana insentif berbasis kinerja yang disebut Result Based Payment (RBP). Kegiatan ini menargetkan penurunan emisi sebesar 10 juta ton CO2e dengan insentif sebesar 70 juta USD.

Provinsi Jambi, yang memiliki potensi besar dalam pengelolaan hutan dan lahan, berkomitmen untuk mengimplementasikan REDD+ secara menyeluruh. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi, yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam sekaligus Wakil Ketua SNPMU BioCF, Dr. Ahmad Subhan, S.IP., M.Si., dalam sambutannya pada acara sosialisasi yang digelar di Aula Kantor Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci pada 7 Oktober 2024. “Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen penuh untuk melaksanakan konsep REDD+, yang meliputi pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, serta peningkatan konservasi dan cadangan karbon hutan,” ungkap Subhan.

Ia juga menambahkan bahwa Provinsi Jambi telah mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahun 2019-2045 ke dalam Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi, diperkuat dengan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Program BioCF-ISFL merupakan langkah nyata Jambi dalam mencapai target ekonomi hijau dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat desa di sekitar kawasan hutan. Bupati Kerinci yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bapak H. Atmir, S.E., M.M., menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

“Kami siap bekerja sama dan berharap masyarakat desa di sekitar hutan dapat merasakan manfaat dari program ini,” ujar Atmir.

Sumber: https://www.indonesiadaily.co.id/daerah-update/72013698397/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-rbp-komitmen-implementasi-redd-ditegaskan

Gelar Sosialisasi Tahap RBP, Pemprov Jambi Berkomitmen Mengimplementasikan REDD+

/in /by

Kota Jambi, Oerban.com – Provinsi Jambi memiliki potensi sangat besar untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi melalui pengelolaan hutan dan lahan. Mengingat Provinsi Jambi memiliki 4 Taman Nasional, serta 29 hutan adat yang merupakan hutan terbanyak di Indonesia ditambah kawasan Perhutanan Sosial yang tersebar di 10 KPH.

Terkait program Bio Carbon Fund, maka Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sub Nasional Manajemen Unit (SNPMU) saat ini sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi ke-10 kabupaten/kota untuk memberikan gambaran umum tentang pola penetapan dan pengukuran emisi, penetapan dan skema pembagian manfaat dan tata cara penyaluran manfaat serta fungsi safeguard dan standar monev yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan dana manfaat nantinya.

Dan pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL merupakan wujud komitmen Provinsi Jambi dalam ikut berperan aktif melaksanakan penurunan emisi.

“Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen dan akan terus mengimplementasikan konsep REDD+ di Provinsi Jambi yaitu pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan konservasi serta cadangan karbon hutan,” tegas Kepala Bappeda Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang juga merupakan wakil ketua SNPMU BioCF Dr.Ahmad Subhan. S.IP. M.Si hari ini (7/10/2024) dalam acara pembukaan sosialisasi BioCF-ISFL yang diikuti oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Gelar Sosialisasi Tahap RBP, Pemprov Jambi Berkomitmen Mengimplementasikan REDD+

Foto bersama dalam kegiatan sosialisasi tahap RBP Provinsi Jambi. (Foto: ist)

Lebih jauh Subhan menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengintegrasikan Road Map Pertumbuhan Ekonomi Hijau Tahun 2019- 2045 dengan Dokumen Perencanaan RPJMD Provinsi Jambi. Selain itu juga diperkuat dengan adanya regulasi Provinsi Jambi melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang menunjukkan komitmen kuat Gubernur Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.

Agar implementasi REDD+ dalam kerangka Ekonomi Hijau tersebut dirasakannya manfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka Provinsi Jambi saat ini sedang melaksanakan program BioCF-ISFL, di mana melalui program ini ditargetkan penurunan emisi sebesar 10 juta ton CO2 equivalen dengan disertai Result Based Payment (RBP) atau insentif berbasis kinerja mencapai 70 juta USD.

Ketua bidang monev SNPMU Dharmawansyah SP. MM turut mengimbau semua pihak mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup BioCF-ISFL.

“Saya berharap kerja sama dan dukungan semua pihak,” tegas Wawan saat menyampaikan materi sosialisasi tentang monev.

Bupati Kerinci yang diwakilkan Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan bapak H. Atmir, S.E, M.M., dalam sambutannya menegaskan bahwa pihak Kabupaten Kerinci sangat mendukung kegiatan Bio Carbon Fund dan siap bekerja sama untuk menurunkan emisi dengan memanfaatkan potensi hutan yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci.

“Saya berharap melalui program ini masyarakat desa yang ada di sekitar hutan dapat meningkatkan kesejahteraannya,” papar Atmir seusai membuka acara Sosialisasi Fase RBP BioCF yang dilaksanakan di aula kantor BAPPEDA-Litbang Kabupaten Kerinci.(*)

Sumber: https://oerban.com/gelar-sosialisasi-tahap-rbp-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-redd/

Mewakili Plt Sekda Prov. Kalteng, Kadis Lingkungan Hidup Buka Workshop Persiapan Implementasi Program RBP GCF Output II Prov. Kalteng

/in /by
Mewakili Plt Sekda Prov. Kalteng, Kadis Lingkungan Hidup Buka Workshop Persiapan Implementasi Program RBP GCF Output II Prov. Kalteng

Kadis Lingkungan Hidup saat membuka Workshop Persiapan Implementasi RBP GCF Output II Prov. Kalteng

Plt. Sekda Prov. Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadis Lingkungan Hidup Prov. Kalteng Joni Harta menyampaikan, bahwa saat ini dunia tengah menghadapi krisis lingkungan hidup global yang dikenal sebagai Triple Planetary Crisis, yaitu perubahan iklim, polusi dan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati.

(Baca Juga : Wujudkan Ketahanan Keluarga, Pemprov. Kalteng Melalui DP3APPKB Gelar FGD Pemberdayaan Kewirausahaan Perempuan)

Dikatakannya, terkait dengan perubahan iklim, telah dilakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), diantaranya melalui skema Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+) yang memberikan insentif bagi negara yang mampu menurunkan GRK yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan.

Pada tahun 2023 Indonesia menjadi negara pertama di kawasan Asian-Pasifik yang memperoleh pendanaan dari Green Climate Fund (GCF) pada program Results-Based Payments (RBP) REDD+ untuk periode 2014-2016.

Menurutnya, sebesar USD 93,4 Juta dari dana RBP tersebut dialokasikan kepada 34 provinsi di Indonesia sebagai penerima manfaat sub nasional, “dimana Kalimantan Tengah memperoleh alokasi dana karbon yang terbesar dengan nilai USD 5,1 Juta”, ucap Kadis LH.

“Dana RBP REDD+ dari GCF untuk Prov. Kalteng ini akan disalurkan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) melalui Yayasan Penabulu, sebagai Lembaga Perantara (Lemtara) yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Pemprov. Kalteng”, imbuhnya.

Selanjutnya ia juga menyebutkan, setelah melalui proses sejak bulan Maret 2024 mulai penyusunan Concept Note dan pengajuan Funding Proposal, akhirnya pada tanggal 23 September 2024 mendapatkan persetujuan dari BPDLH, mengenai penyaluran dana RBP REDD+ GCF Output II, melalui Lemtara untuk Prov. Kalteng sebesar Rp. 80,2 Miliar.

“Dengan demikian saat ini kita dapat segera memasuki tahapan implementasi di lapangan”, sebutnya.

“Mulai tahun 2023 yang lalu pemerintah pusat menyalurkan dana ini untuk Kalimantan Tengah, agar bisa dilaksanakan sampai pada tingkat masyarakat”, ungkapnya.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Kepala UPT KLHK atau yang mewakili, Kepala OPD lingkup Pemprov. Kalteng terkait, mewakili instansi vertikal, Pokja Pengurangan Emisi GRK dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan (REDD+), serta pimpinan dan jajaran Yayasan Penabulu. (levri/Foto:Agung&Arif)

Sumber: https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45019/mewakili-plt-sekda-prov-kalteng-kadis-lingkungan-hidup-buka-workshop-persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-ii-prov-kalteng